Gandeng Polantas dan Dishub, Satpol PP Razia ASN

  • Bagikan
Razia ASN di jam kantor

LABUHA – Untuk menerapkan kedisiplinan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan terus menggelar razia bagi ASN yang berkeliaran di jam kantor, seperti di tempat-tempat umum yakni rumah makan, tempat ngopi dan pasar.

Kepala Bidang Penegak Hukum dan Perundangan-Undangan Satpol PP Halsel, M. Zaki Abdul  Wahab menuturkan, setelah melakukan razia di tempat-tempat umum. Kini Satpol PP kembali melakukan razia bagi pegawai yang keluar pada jam kantor dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat tanpa ada keterangan dari Pimpinan SKPD.

Zaki mengatakan razia ini dilakukan bersama dengan kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas (Polantas) Polres Halsel. Pasalnya, razia ini nantinya akan mengganggu lalu lintas di jalan, karena itu pihaknya menggandeng Polres, untuk bisa mengatur jalannya lalu lintas ketika sedang melakukan razia pegawai.

“Karena kami tidak ada kewenangan dalam hal mengatur lalu lintas, olehnya itu kami melakukan kerjasama dengan Polantas untuk bisa menertibkan jalannya razia di jalan umum, agar razia ini tidak mengganggu pengendara yang lain,” ungkap Zaki kepada wartawan, Rabu (11/4/2018).

Zaki juga mengatakan bukan hanya Polres, Satpol juga menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) kerena ini juga menyangkut  dengan jalan raya. Selain itu, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), juga turut serta untuk mendata nama-nama pegawai yang keluar tanpa ijin.

“Razia ini bisa melahirkan suatu proses pembinaan pegawai maupun pelayanan terhadap masyarakat pada jam-jam kerja agar bisa optimal. Sehingga pegawai tidak berada di luar kantor pada jam kerja,”  terangnya.

Ditanyai terkait sanksi apa yang diberikan kepada pegawai yang terkena razia, mantan Kabid Aset ini menjelaskan, untuk saat ini Satpol PP sedang berdiskusi dengan BKPPD dan atasan langsung dalam hal ini Bupati.

“Saat ini pegawai yang terkena razia untuk tahapan pertama hanya ditertibkan kemudian didata dan dilepas. Sedangkan tahapan berikutnya, pegawai yang dirazia akan dijemput langsung oleh kepala dinasnya, sekertaris maupun pejabat tertinggi di dinas masing-masing,” cetusnya.

Zaki juga berharap kepada BKPPD agar nama-nama yang terkena razia bisa dibacakan namanya pada saat Upacara Hari Disiplin Pegawai, sebagai sanksi moralir. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut