Sopir Angkutan di Halteng Menolak UU No 22 Tahun 2009

  • Bagikan
Mobil Lintas Sofifi - Weda

WEDA – Sopir angkutan umum lintas Weda – Sofifi berharap pemerintah pusat dan legislator menunda revisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Ini harus dipertimbangkan untuk memasukkan transportasi ‘online’ ke dalam UU itu, karena ada penolakan di lapangan,” kata Uma (35) sopir lintas weda – sofifi rabu,(11/4/2018) saat dikonfirmasi kabar malut.

Ia mempertanyakan apakah pemerintah sudah siap menerapkan aturan itu mengingat angkutan “online” mendapatkan penolakan bagi pemilik dan sopir angkutan kota di daerah yang telah memberlakukannya.

“Gejolak ini sering terjadi dan kami berharap hal tersebut tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, khusus di halteng transportasi “online” belum bisa diterapkan, karena penumpang di daerah itu tidak begitu banyak seperti kota-kota besar.

“Kalau sudah disahkan pemerintah tentang UU tersebut berdampak pada kami, (sopir) otomatis angkutan reguler yang melintas akan sepi penumpangs,” jelasnya.

Sementara itu, sopir angkutan lintas lainnya, Asep (30) sopir lintas Weda – Lelilef menambahkan, pendapatan per hari hanya di bawah standar karena hanya mengandalkan penumpang dari kalangan orang kampung.

“Apalagi penumpang yang jarak dekat seperti penumpang Sidanga yang ingin belanja ke Weda, dengan bayar Rp 20 ribu,” ujarnya.

Dengan kondisi itu, pihaknya menolak pemerintah pusat dan DPR-RI untuk merevisi UU LLAJ itu. Saya dan teman teman sopir lintas weda – lelilef halteng berharap revisi UU LLAJ itu dipertimbangkan lagi dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik angkutan umum.

Apabila UU LLAJ disahkan, maka pendapatan dari pemilik dan sopir angkutan umum akan berkurang.

“Untuk itu kami berharap pemerintah dan DPR RI untuk mengkaji ulang sebelum UU itu disahkan,” katanya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut