GP Ansor Halteng Kecam PT SKM Gebe

  • Bagikan
Pengurus Ansor Halteng, Muh Mishbah

WEDA – Kecelakaan Kerja yang menewaskan salah satu karyawan perusahan pertambangan nikel PT Sinar Karya Mustika (SKM) di Gebe Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), menjadi catatan penting bagi seluruh investasi pertambangan di Wilayah Halteng. Gerakan Pemuda (GP) Ansor Halteng mengecam dan mempertanyakan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pihak perusahan.

Pengurus Ansor Halteng, Muh Mishbah mengatakan, kasus kecelakaan kerja pada perusahan pertambangan di Halteng, bukan hal baru. Beberapa bulan yang lalu, terjadi pula kecelakaan di Desa Waibulan kilo meter 18  Lelilef Kecamatan Weda Tengah, mobil yang mengakut karyawan 24 PT SKM Cabang Weda Tengah menjadi korban kecelakaan.

“Maka dengan ini kami mengangap PT SKM lalai dalam menerapkan aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),” kata Mishbah kepada KabarMalut, Kamis (19/4/2018).

Menurutnya, penjelasan Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, terdapat Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat Keselamatan Kerja, Pengawasan, Pembinaan, Panitia Pembina K-3, Tentang Kecelakaan, Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja, Kewajiban Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban Pengurus dan Ketentuan Penutup yang ada ancaman pidananya jika tidak dilaksanakan.

“Inti dari UU ini adalah, ruang lingkup pelaksanaan K3 ditentukan oleh tiga unsure, adanya tempat kerja untuk keperluan suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana dan adanya bahaya kerja,” jelasnya.

GP Ansor mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Halteng harus bertindak serius dalam insiden yang terjadi pada PT SKM Pulau Gebe. Bila perlu, segerah mencabut izin PT SKM beroperasi di Halteng.

“Kami juga meminta kepada aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kejadian laka kerja tersebut, baik perusahan PT SKM maupun sopir agar supaya masyarakat tahu sampai dimana proses penyilidikannya,” tegasnya.

Selain itu, GP Ansor meminta Dinas Tenaga Kerja Halteng segera melakukan insvestigasi di lapangan, serta  menindak dan memberi saksi kepada  PT SKM yang melakukan pelangaran serta mengabaikan K3 dalam sistem penerapannya.

“Peristiwa ini bukan baru pertama kali terjadi, sudah berulang ulang  kali, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak terkait dalam hal ini Disnakertrans dan kepolisian,” pungkanya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut