Sengketa Tapal Batas Halbar-Halut Diputuskan oleh Mendagri

  • Bagikan
Karo Pemerintahan Pemprov Malut, Miftah Baay

TERNATE – Sengekta tapal batas 6 desa antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara akan berakhir dengan keputusan Kementrian dalam negeri (Kemdagri), hal ini setelah pertemuan antara Bupati Halbar, Danny Missy dan Bupati Halut, Frans Manery yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pemerintahan Pemprov Malut.

“Sudah selesai tadi bahwa segala sesuatu dikembalikan ke pemerintah pusat, bahkan sudah dalam berkas berita acara tadi, apapun hasilnya akan disetujui oleh kedua Bapati, jadi kita berharap dalam waktu dekat akan membawa hasil pertemuan ke Jakarta,” kata Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Malut, Miftah Baay saat diwawancarai usai pertemuan di Kediaman Gubernur Malut di Ternate, Jumat (20/4/2018).

Miftah menyebutkan, pertemuan yang berlangsung kurang lebih 3 jam itu telah melahirkan kesepakatan antara kedua bupati untuk menandatangani berita acara penyelesaian tapal batas, sehingga butir kesepakatan itu termasuk juga aset aset yang berada di 6 desa yang bersangeta tersebut.

“Dan finalnya akna ditentukan oleh pemerintah pusat, setelah menerima berkas ini maka pemerintah pusat akan memanggil kedua bupati, terkait hal teknis tapal batas,” ungkapnya.

Menurutnya, setelah berkas tersebut sudah disampaikan maka Kemndagri akan memberi keputusan untuk mengakhiri sangketa tapal batas antara kedua kabupaten.

“Kemudain akan disatukan dengan segmend 6 desa, kemudan akan keluar pemendagri garis batas Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Utara,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut