Chuzaemah: Soal Tuakara, Sikap Bupati Sudah Bijaksana

  • Bagikan
Kadis Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Halbar, Chuzaemah Djauhar

JAILOLO – Diserahkannya aset Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) di Desa Tuakara, kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) merupakan langkah bijaksana, sekaligus menandai pelayanan dan tata kelolah pemerintahan dan pembangunan di Desa Tauakara, menjadi tanggung jawab Pemkab Halut.

Kadis Kominfo Halbar,  Chuzaemah Djauhar mengaku, sesuai Permendagri nomor 39 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan desa, yang kemudian diubah menjadi Permendagri 56 tahun 2015. Desa Tuakara secara administratif, masuk dalam wilayah Kecamatan Loloda Kabupaten Halbar dan juga Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halut.

Dualisme administrasi Desa Tuakara ini, lanjut Chuzaemah, sesuai isyarat Permendagri 67 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah menjadi tugas Pemerintah Provinsi, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah untuk memfasilitasi kedua kabupaten (Halbar dan Halut), agar duduk bersama menyelesaikan dualisme data wilayah administrasi Desa Tuakara tersebut.

“Jadi bukan Komunikasi Bupati yang lemah, tapi berdasarkan fakta-fakta rill desa Tuakara itu sendiri,” ungkap Chuzaemah kepada wartawan, Senin (23/4/2018).

Dari hasil pertemuan segitiga pada  April 2016, diputuskan Desa Tuakara masuk ke Halut, karena mempertimbangkan letak geografis dan rentang kendali serta efisiensi pelayanan masyarakat Desa Tuakara.

“Dengan dasar itu, gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah mengusulkan ke Mendagri, agar disesuaikan kembali Permendagri yang mengatur kode dan data administrasi pemerintah desa,” lanjut mantan Sekwan Halbar ini.

Sehingga lahirlah Permendagri nomor 137 tahun 2017 yang didalamnya menjelaskan Desa Tuakara masuk ke Halut. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut