Optimalkan Penggunaan DD dan ADD, Pemkab Halsel dan Kejari Labuha Teken MoU

  • Bagikan
Sekda Halsel, Helmi Suriya Botutihe dan Kepala Kejari Labuha, Cristian. C. R saat melakukan penandatanganan MoU Pengawasan DD-ADD

LABUHA – Untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Pemerintah Daerah Halsel telah menggandeng Kajaksaan Negeri (Kejari) Labuha melakukan penandatangan nota kesepahaman berupa Memorandum of Understanding (MoU).

Sekertaris Daerah Halmahera Selatan (Halsel),  Helmi Surya Botutihe menghadiri penandatangan Kesepahaman antara Kejaksaan Negeri Labuha dengan Pemerintah Desa se-Halsel,  yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Labuha. Rabu, (02/05/18).

Rapat ini  juga dihadiri oleh Kepala Kejakasaan Negeri  Labuha,Chritian, C. R. Asisten II Pemkeb Halsel, Kepala DPMD serta para Kepala-Kepala Desa Se-Kabupaten Halsel.

Sekretaris Daerah Halsel, Helmi Surya Botutihe menyampaikan Pemerintah Kabupaten Halsel merasa bersyukur dan memberikan apresiasi kepada kepala Kejari Labuha Chritian, C. R. yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dimana nota Kesepahaman ini bertujuan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan DD dan ADD bagi seluruh kepala-kepala desa se-Halsel, yang jumlahnya cukup besar untuk ukuran desa.

“Dengan adanya nota kesepahaman ini adalah satu langka baru, khususnya dalam pengamanan Dana Desa agar dapat digunakan secara terarah, secara tepat dan bisa dirasahkan manfaatnya olah masyarakat desa yang ada,” kata Helmi dalam sambutanya, Rabu (2/5/2018).

Helmi juga mengingatkatkan agar para kepala-kepala desa tidak salah melangkah, dan bisa bekerja sama yang baik dengan Kejaksaan Negeri Labuha,  karena saat ini pihak Kejaksaan sudah melakukan pendampingan khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang mungkin terdapat di desa-desa.

“Apabila sudah ada nota kesepahaman ini,  maka sudah tidak ada lagi masalah-masalah hukum yang biasa dilaporkan oleh masyarakat desa, terkait penyimpangan anggaran,” harapnya.

Sekda juga menegaskan kepada para kepala-kepala desa,  pentingnya ada papan transparansi atau rincian anggaran, agar masyarakat dapat membaca dan mengetahui pengunaan DD dan ADD yang digunakan setiap tahunnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Labuha, Christian C.R mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan kepada para Kepala Desa,  khususnya tentang penggunaan DD. Pendampingan sudah dilakukan sejak perencanaan, sehingga penggunaan DD bisa digunakan sesuai peruntukanya.

Menurutnya,  dengan adanya nota kesepahaman ini, para kepala-kepala desa bisa meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri.

“Adanya nota kesepahaman ini kiranya para kepala desa bisa menggunanakan dana desa secara tertip, dan terarah, dan para kepala desa bersama-sama perangkat desa untuk dapat memajukan desanya masing-masing,” harap Christian. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut