Pemdes Penu Pungut Biaya Pengambilan KTP dan Surat Tanah

  • Bagikan
Ilustrasi: KTP warga

BOBONG – Kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Penu, Kecamatan Taliabu Timur,  Kabupaten Pulau Taliabu, patut menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, KTP dan surat tanah yang seharusnya dibagikan secara gratis, malah diminta bayaran kepada masyarakat, dengan harga satu buah KTP seharga Rp 5.000 dan surat tanah Rp 10.000 per satu surat.

Salah satu warga Desa Penu mengaku, pungutan liar (Pungli) ini dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Penu, Yasri Umasugi. Warga yang ingin mengambil KTP dan Surat Tanah harus membayar antara Rp 5.000 sampai Rp 10.000, sebagaian warga tidak lagi mau mengambil KTP dan Surat Tanah karena kesal harus membayar.

“Kami warga Desa Penu ingin tanyakan kepada dinas terkait,  apakah pengambilan KTP dan Surat Tanah ini dipungut biaya atau tidak, Karena KTP dan Surat Tanah yang ada di Desa penu kalau ambil harus dibayar. Jadi sebagian warga tidak lagi ambil KTP dan Surat Tanah,  tapi yang lain sudah ambil namun mereka kesal dengan pembayaran itu,” ungkap warga Penu yang enggan mau dipublis namanya ini kepada KabarMalut, Jumat (11/5/2018).

Terkait dengan Pungli itu, Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu, Maslan mengatakan bahwa pembuatan KTP tidak dipungut biaya sepeser pun. Pemberian KTP warga  kapada Pemdes Penu secara penuh dengan maksud  agar Pemdes dapat membantu pihak Capil memberikan langsung kepada warga yang tidak sempat datang ke Bobong, jika Pemdes meminta bayaran maka sudah dikategorikan Pungli.

“Jadi KTP warga Desa Penu itu kami serahkan ke Pemerintah Desa Penu yang datang ke Capil, dengan tujuan agar Pemdes dapat memberikan langsung kapada warga yang tidak sempat datang ke Bobong karena kerja, tanpa harus dipungut biaya. Tetapi jika yang terjadi di lapangan mereka meminta bayaran itu namanya Pungli,” singkatnya. (Sam/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut