Ramadhan Tahun Ini Pemprov ‘Tak’ Gelar Operasi Pasar

  • Bagikan
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Malut, Asrul Gilea

SOFIFI – Lonjakkan harga sembilan bahan pokok (Sembako) yang sering kali terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Ramadhan, bulan ibadah puasa bagi umat Islam. Mengantisipasi hal itu, pemerintah biasanya menggelar pengawasan harga dan stok sembako, baik di gudang distributor maupun di pasar-pasar.

Namun program yang bertujuan agar masyarakat kurang mampu bisa memperoleh Sembako ini, ternyata tidak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) untuk Ramadhan 1439 Hijriah/2018 Masehi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Malut, Asrul Gailea mengaku, di tahun-tahun sebelumnya program tersebut dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun pada APBD Malut 2018 ini tidak diakomodir oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Malut, meski telah diusulkan.

“Tahun ini usul 10 kabupaten/kota tapi nihil. Itu diusul sekitar Rp 700 juta untuk 10 kabupaten/kota,” ungkap Asrul saat dikonfirmasi via WhatsApp, Senin (14/5/2018) malam.

Tidak hanya itu, usulan anggaran untuk pengawasan harga dan stok Sembako di 10 kabupaten/kota juga tidak diakomodir dalam APBD 2018.

“Padahal pengawasan itu sangat penting,” singkat Asrul menyayangkan.

Asrul pun mengaku enggan mengetahui alasan tidak diakomodirnya program operasi pasar untuk 10 kabupaten/kota di tahun ini. Meski begitu dia berharap di tahun ini ada kucuran dana dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) untuk program operasi pasar. (ian/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut