Lahan Perkebunan Masuk HPK, Warga Tiga Kecamatan di Taliabu Gelar Aksi

  • Bagikan
Aksi masyarakat tiga kecmatan di Taliabu atas lahan perkebunan yang masuk HPK.

BOBONG – Masyarakat lingkar tambang PT. Adidaya Tangguh (ADT) yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Tani Taliabu (AMTT)  di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara yang tergabung dari 3 kecamatan,  yakni  Kecamatan Taliabu Utara,  Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu  Barat Laut menggelar aksi damai di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu untuk menuntut kejelasan lahan perkebunan mereka yang masuk dalam Hutan Produksi Konversi (HPK).

Kedatang masa aksi dari tiga kecamatan yang meliputi Desa Sahu, Tolong, Ufung, Padang, Todoli,  Lede, Langganu, Nggele  dan Salati menggunakan tiga  langbout dan dua kapal yang disewa menggunakan anggaran suwaday masyarakat, tiba pada pukul 11:00 Senin (21/05/2018).

Masa Aksi yang berjumlah sekira kurang lebih 200 orang ini pun  berjalan dari pelabuhan  Bobong  meunuju lapangan  Bola kaki Bobong sebagai titik kumpul, kemudian melanjutkannya ke Kantor Bupati Pulau Taliabu dan melakukan  orasi.

Inti penyampaian orasi di depan kantor Bupati , yakni menuntut agar pihak Pemda memediasi permasalahan sengketa lahan yang dialami oleh masyarakat lingkar tangbang. Sebab lahan perkebunan masyarakat  yang  didalamnya sudah ditumbuhi puluhan ribu pohon cengkeh, tidak lagi bisa dibuat sertifikat lahan perkebunan,  karena masuk dalam HPK.

Selain orasi, masa aksi juga membuat selebaran yang memuat 5 pernyataan sikap yakni,  menuntut kepada pihak perusahaan dalam hal ini PT ADT dan perusahaan pengelolaan pertambangan lainnnya untuk memberikan transparansi mengenai prosedur cara perolehan hak swakelolah lahan yang sebagian besar adalah lahan perkebunan masyarakat.

Mendesak pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat, DPRD Kabupaten Pulau Taliabu,  DPRD Provinsi Malut dan pusat untuk mengurus secara serius persoalan sengketa lahan perkebunan masyarakat di sekitar pertambangan.

Mendesak pemerintah khususnya penegak hukum untuk menangkap dan memeriksa mantan bupati Kabuapten Kepulauan Sula Ahmad Hidayat Mus (AHM) selaku pejabat yang mengeluarkan ijin pertambangan kepada perusahaan pengelolah pertambangan PT ADT dan perusahaan lainnya yang mencaplok lahan perkebunan masyarakat petani cengkeh.

Mendesak pemerintah untuk menghentikan aktifitas PT ADT sebagai pengelolah pertambangan   yang sudah lebih dari 10 tahun berjalan yang tidak memberikan CSR kepada masyarakat lingkar tambang. Meminta transparansi pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu,  Provinsi Malut ataupun pemerintah pusat terkait dengan luas keseluruhan lahan pertambangan di Taliabu.

Perlu diketahui massa aksi sempat membuat MoU  dengan Pemda Pulau Taliabu terkait dengan sengketa lahan , tetapi surat itu enggan disepakati Pemda Taliabu. (San/Ajo)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut