Panwaslu Kepsul Selidiki Dugaan Money Politic AGK-YA

  • Bagikan
Ketua Panwaslu Kepsul, Iwan Duwila

SANANA – Kampanye akbar Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Abdul Ghani Kasuba dan M Al Yasin Ali (AGK-YA), di Kepulauan Sula (Kepsul) pekan kemarin, diduga terjadi pelanggaran berupa money polirik (politik uang) yang dilakukan AGK-YA. Pawaslu Kepsul kini melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut.

Ketua Panwaslu Kepsul, Iwan Duwila menegaskan, kampanye yang dilakukan AGK-YA terdapat pelanggaran Pemilu berupa money politic. Praktek ‘kotor’ ini dilakukan Paslon AGK-YA sendiri tepatnya di Pelabuhan Sanana pekan kemarin.

“Kami tegaskan bahwa AGK-YA terlibat money politic dan kami siap tindak tegas,” ungkap Iwan kepada wartawan, Rabu (22/5/2018).

Iwan menjelaskan, selain terjadi di Pelabuhan Sanana, money politic AGK-YA baik melalui tim suksesnya juga terjadi di Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat.

“Kalau di Pelabuhan Sanana maney politic berupa pemberian uang pecahan Rp 100.000 langsung diberi oleh  kandidat. Sementara di Nahi pecahan Rp 50.000 tim yang memberikan,” kata Iwan secara rinci.

Pelanggara ini selain ditemukan langsung oleh Panwaslu, juga sudah diketahui publik di Kepsul, sehingga Panwaslu komitmen memproses kasus ini sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Politik uang yang dilakukan oleh kandidat Paslon nomor urut 3 bukan rahasia lagi, sebab publik juga sudah mengetahui,” tegasnya.

Menindaklanjuti temuan itu, kata Iwan, pihaknya bakal melayangkan surat panggilan terhadap AGK-YA serta tim suksenya untuk dimintai klarifikasi.

“Apapun bentuk pelanggaran harus ditindaklanjuti, demi tegaknya nilai-nilai demokrasi,” janjinya.

Panwaslu juga akan berkonsultasi dengan pendapat ahli terkait pelanggaran Pemilu yang dilakukan AGK-YA dan tim suksesnya, apabila terindikasi pelanggatan pidana maka ditindaklanjut hingga ke ranah hukum. Sementara berkaitan dengan pelanggaran Pemilu juga akan diserahkan ke Bawaslu dan KPU Malut, untuk memastikan Paslon tersebut dideskualifikasi atau tidak.

“Karena keputusan itu biasa dilakukan oleh pihak KPU dan Bawaslu Provinsi,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut