DPRD Taliabu Bentuk Tim 7 Atasi Sengketa Lahan di 3 Kecamatan

  • Bagikan
Aksi masyarakat tiga kecmatan di Taliabu atas lahan perkebunan yang masuk HPK.

BOBONG – Menindaklanjuti surat kesepahaman MOU yang di lakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pulau Taliabu bersama masyarakat lingkar tambang Kabupaten Pulau Taliabu, DPRD akhirnya membentuk tim 7.

Pembentukan tim 7 ini bermaksud untuk merespon permasalahan sengketa lahan perkebunan masyarakat di 3 Kecamatan di Taliabu. Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Ketua Tim 7 Ridwan Soamole kepada media ini menuturkan, dalam waktu dekat ini, sebelum 14 hari paska penandatanganan surat kesepahaman MOU pada Senin (21/05/2018) pekan lalu, tim 7 bakal menindaklanjuti semua poin dalam MOU tersebut.

“Kami akan menindaklanjuti apa yang akan di tuntut oleh masyarakat 3 kecamatan yang masuk dalam area lingkar tambang, menyangkut dengan lahan mereka yang telah di patok oleh pihak tambang. Selain itu kami akan mendatangi pihak tambang PT ADT untuk menanyakan sebuah pembenaran sesuai dengan tuntutan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu kata Ridwan, tim 7 juga akan mendatangi Badan Pertanahan Nasional guna bersama-sama duduk dan mencari jalan keluar terkait lahan warga yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

“Kami juga akan mendatangi Badan Pertanahan Nasional guna bersama-sama duduk dan mencari jalan keluar terkait lahan warga yang masuk dalam kawasan Hutan Produksi Konversi,” tegasnya.

Ia juga berharap agar pemerintah kabupaten Pulau Taliabu tidak lepas tangan dan juga jelih melihat persoalan ini, karena persoalan ini menyangkut dengan hak masyarakat umum, dan menyangkut masa depan negeri ini.(Ham)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut