Tanggapi Putusan PTUN, Plt Bupati Haltim dan Kabag Hukum Berbeda Pendapat

  • Bagikan
Amar Putusan PTUN Ambon, atas sengketa Pilkades Waci

MABA – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, telah menolak mengabulkan gugatan Iskandar Lite atas sengketa pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Waci, Kecamatan Maba Selatan dan membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Timur (Halting) tentang pengangkatan dan pemberhentian Kades Waci. Menanggapi putusan itu, Plt Bupati Haltim Muh Din dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Haltim, Ardiansyah Madjid,  berbeda pendapat atas putusan majelis hakim PTUN Ambon.

Plt Bupati Haltim, Muh Din memastikan tidak akan melakukan banding atas putusan PTUN Ambon dan akan segera menindaklanjuti. Pasalnya, putusan PTUN Ambon dinilai proporsional sehingga tidak perlu diperpanjang (banding).

“Tetap kami tindaklanjuti keputusan tersebut, apa yang menjadi perintah pengadilan ya akan laksanakan. Untuk apa banding banding, kalau ada upaya banding kan berarti Pemkab memaksakan sesuatu kenapa sih, serahkan saja pada mekanisme,” kata Muh Din kepada wartawan, Rabu (30/5/2018).

Meski begitu,  dirinya mengaku belum mendapatkan secara langsung amar putusan PTUN Ambon yang memenagkan penggugat atas tergugat Pemda Haltim. Namun pihaknya juga meminta agar  masayarakat bisa menerima keputusan yang ada, secara terbuka dan tetap menjaga kerukunan diantara sesama warga masayarakat.

Sementara Kabag Hukum dan Organisasi, Ardiansyah Madjid mengaku akan berupaya melakukan banding atas putusan PTUN karena menilai beberapa fakta hukum diabaikn oleh majelis dalam pengambilan keputusan. Sementra pihaknya masih mnunggu salinan putusan dari majelis Hakim, untuk mempelajari pertimbagan hukum putusan tersebut.

“Hampir dimungkinkan akan ada upaya hukum banding terhadap putusan ini, karena ada beberapa fakta hukum yang diabaikn oleh majelis,” singkatnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut