KLHK Konsultasi Publik Penyusunan Tata Hutan

  • Bagikan
Konsultasi Publik Penyusunan Tata Ruang Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit I Pulau Morotai

DARUBA – Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) Wilayah VI Manado, melakukan Konsultasi Publik terkait Penyusunan Tata Ruang Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit I Pulau Morotai. Kegiatan yang dibaka secara resmi oleh Asistin III Setda Pulau Morotai, Ida Arsyat berlangsung di aula Hotel Pedana, Rabu (6/6/2018).

Ketua Panitia Pelaksana, Herman mengaku kegiatan ini dimaksudkan untuk mengekspos draft Buku Tata Hutan KPHL Unit I Pulau Morotai yang telah disusun kepada publik khususnya kepada pemerlntah daerah, para pihak yang berkepentingan terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan di wilayah KPHL Unit I Pulau Morotai.

“Tujuan yang ingin dicapai antara lain terlaksananya penyelenggaraan konsultasi publik Tata Hutan KPHL Unit I Pulau Morotai kepada publik termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten dan para pihak yang berkepentingan dengan kawasan hutan,” ungkap Herman.

Selain itu, lanjut Herman, memperoleh masukan aspirasi dan saran yang membangun bagi penyempurnaan draft Buku Tata Hutan KPHL Unit I Pulau Morotai.

“Serta memperoleh data dan informasl tambahan yang memberikan kontribusi positif terhadap penyempumaan Buku Tate KPHL Unit I Pulau Morotai,” terangnya.

Sementara, Asisten III Setda Pulau, Ida Arsyat dalam sambutanya mengatakan, pembangunan KPHL Unit I ini dapat beroperasi tentu perlu melibatkan instansi terkait lingkup pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai serta UPT KLHK. Sehingga diperlukan koordinasi yang kuat, komunikasi yang baik komitmen serta peran aktif dari para pihak terkait, khususnya pihak pengelola dalam upaya percepatan pengoperasian KPHL dimaksud.

“Dalam hal ini KPLH unit I supaya bisa mendapatkan ruang dan peluang bisa menjaga kelestarian hutan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu PKLH bisa beroperasi harus melibatkan instansi terkait Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan UPTD KLHK yang bisa berkomunikasi, koordinasi dengan baik,” terang Ida.

Turut hadiri pada acara ini Kadis Kehutanan Malut, Kepala BPKH Wilayah VI, Direktur Rencana Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPPWPH), para Camat dan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai serta UPTD KPHL unit I Pulau Morotai. (AjI/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut