Diduga Ada Didiskriminasi TKL di Tambang Obi

  • Bagikan
Aktivitas Tamang di Pulau Obi

LABUHA – Pemerintah Provinsi Malut dan kabupaten Halmahera Selatan diharapkan dapat membuka mata dan hati untuk melihat diskriminasi Tenaga Kerja Lokal (TKL) yang dilakukan oleh PT Harita Group yakni PT Trimega, PT Mega Surya Pratiwi, PT Hasta Panca Mandiri Utama dan PT Prama yang beroperasi di Obi Kawasi.

Harapan dan jeritan ini disampaikan langsung oleh TKL ketika ditemui di lokasi tambang belum lama ini mengatakan, saat ini ada pemberlakuan yang tidak adil dari pihak perusahaan ke TKL.

Buktinya TKL sendiri yang di pekerjaankan harian besaran upahnya tidak jelas, terkadang Rp 100 per hari dan ada juga per harinya Rp 180 ribu, tenaga harian juga bingung ketika sakit karena pihak perusahaan tidak memberikan kepastian terkait dengan status mereka.

“TKL ini makan saja hanya sehari dua kali, yakni pagi dan siang, sementara malam tidak diberikan makan lagi, TKL harian juga sebagian tinggal di rumah warga di Kawasi dan sebagian juga kontrak kamar di Kawasi, pemberlakuan ini berbeda dengan TKA,” ungkap salah satu TKL yang tak mau namanya dipublis.

Menurut TKL tersebut, meskipun diberlakukan tidak adil namun tidak ada keberanian untuk melawan karena jika ada TKL yang membuat gerakan maka langsung difoto dan pada saat cuti langsung diberhentikan secara permanen dan khusus untuk karyawan di PT Mega Surya Pratiwi  tidak pakai toleran atau sehari tidak masuk langsung dipecat.

“TKL yang kerja sudah tahun pun tidak dijadikan sebagai karyawan tetap namun tetap dengan karyawan kontrak tiga bulan dan karyawan harian, karena ada ancaman menghantui maka TKL meskipun diberlakukan tidak adil di Negeri sendiri pun tetap diam,” ujarnya.

Sementara itu, untuk TKA yang semuanya berasal dari Cina ini diberlakukan sangat istimewa, meskipun sebagian ada yang kerja kasar seperti TKL yang ada di perusahan dan sebagian sebagai pengawas, para TKA ini semuanya tinggal di mes dan makannya terjamin dan mereka gajinya lebih besar karena pembayaran nya menggunakan mata uang Cina.

“TKA yang datang ada yang kerja cuma 6 bulan dan ada yang sampai setahun dan mereka terus bergantian, ada yang pulang, ada yang datang, dan TKA ini ketika sampai di Labuha atau di Laiwui langsung dijemput dengan speed boat secara gratis,” jelasnya.

Para TKL ini juga memiliki harapan besar kw pemerintah daerah agar sering sering datang ke lokasi pertambangan dan menelusurinya karena pemberlakuan ketidakadilan ini sudah berlangsung lama namun tetap ditutup rapi.

“Kami hanya bisa berharap ada perhatian dari pemerintah, jangan tutup mata dan telinga serta hati karena kami ini anak daerah yang terjajah di negeri sendiri,” pungkasnya. (Ong)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut