Bupati dan Sekwan Kepsul Dipolisikan 11 Staf Ahli DPRD

  • Bagikan
Sejumlah Staf Ahli DPRD Kepsul ketika menyampaikan laporan ke Polres Kepsul

SANANA – Bupati Kepualaun Sula (Kepsul) Hendrata Thes dan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Lily Hirawati kini berurusan dengan pihak Kepolisian Resort (Polres) Kepsul, akibat tidak membayat gaji 11 staf ahli DPRD selama bertugas 5 bulan.

Laporan pengaduaan terhadap Bupati Hendrata dan Lily Hirawati dilakukan langsung oleh 11 staf ahli DPRD Kepsul yang diberikan kepada Kapolres Kepsul AKBP Jan I.W. Makatita mewakili Sesprinya.

Salah satu Staf Ahli DPRD Kepsul, Amirudin Yakseb menuturkan, perekrutan tenaga ahli di lingkup DPRD Kepsul berdasarkan surat dari Ketua DPRD dengan nomor 170.3/01/DPRD-KS/I/2018 terkait usul staf ahli tertanggal 25 Januari 2018, surat pengajuan staf ahli dari dua Wakil Ketua DPRD tentang rekomendasi tertanggal 1 Januari 2018.

Lanjutnya, pada Januari beberapa tenaga ahli telah melakukan seleksi dan ditetapkan melalui surat keputusan Sekertaris Dewan DRPD nomor :188.1/SET-DPRD/KS/III/2018 tentang penetapan staf ahli pimpinan serta beberapa surat keputusan lainnya.

“Kami selaku tenaga ahli itu mulai berkantor sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai sekarang ini, namun kami tidak pernah menerima honorium sebagaimana SK yang ada,” kata Amirudin kepada wartawan, Selasa (3/7/2018).

Amirudin mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi secara berulang kali dengan Sekwan DPRD maupun menyampaiakan langsung kepada Bupati setiap kali bertemu. Sayangnya, meski sudah berulang kali tapi tidak mendapat respon positif dari Bupati.

Pihak Sekertarian DPRD sendiri, lanjut Amirudin, mengaku honorium 11 tenaga ahli DPRD hanya bisa terbayar bila surat keputusan tentang penetapan honorium tenaga ahli yang diajukan Sekwan telah ditandatangani oleh Bupati Kepsul.

“Sampai sekarang ini kita hanya meminta agar menunggu sampai Bupati tandatangan, tapi tidak dilakukan, padahal ini hak kami yang sudah diakomodir dalam DIPA,” sesalnya.

Sementara Staf Ahli lainnya, Armin Soamole menjelaskan kehadiran tenaga ahli di DPRD Kepsul sendiri merupakan amanat dari UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana diubah dengan UU nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

“Ada juga Perda DPRD nomor 3 tahun 2014 tentang pengelolaan tenaga ahli dan staf admistrasi anggota DPR, dengan dasar inilah kemudian dilakukan rekrutmen,” jelasnya.

Sekwan DPRD Kepsul, Lily Hirawati saat dikonfirmasi menuturkan, pihaknya telah memberikan dokumen serta SK tentang penetapan honorium kepada Bupati. Namun karena kesibukan Bupati sehingga belum ditanda tangani.

“Nanti pak Bupati tanda tangan, hanya karena beliau sementara juga masih sibuk dengan berbagai kegiatan, makanya belum sempat,” jelasnya.

Untuk itu lanjut Lily dia meminta agar tenaga ahli bisa bersabar sambil menunggu SK penetapan honorium ditandatangani bupati dan langsung dilakukan pembayaran.

”Saya juga sesali sikap mereka yang sempat menendang pintu ruangan saya karena marah, nanti akan segera diselesaikan,” ujarnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut