Anggota Komisi II Kaget Pemprov Hutang DBH Haltim Rp 5,4 Miliar

  • Bagikan
Anggota Komisi II Deprov Malut, Anjas Taher

MABA – Anggota Komisi II Deprov Malut, Anjas Taher  merasa kanget ketika mengetahui jika salama ini Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku Utara, memiliki hutang pajak Dana Bagi Hasil (DBH) kepada Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) sebesar Rp 5,4 miliar, terhitung sejak triwulan IV 2016 sampai dengan triwulan I tahun 2018.

“Saya sendiri baru dengar kalau Pemrov Malut menunggak DBH Rp 5 meliIar, jadi  nanti dikroscek,” kata Anjas usai mengikuti rapat Pleno Pilgub di Kantor KPU Haltim,  Rabu (4/7/2018).

Meski begitu dirinya memastikan dalam  waktu dekat memanggil Dinas Pendapatan Provinsi agar dimintai penjelasan. Jika benar  Pemprov menunggak DBH Haltim, maka akan mendesak segera direalisasikan karena merupakan hak Pemkab haltim yang wajib harus diselesaikan.

“Kalau memang informasi ini betul, maka pihak instansi terkait harus menyelesaikan, karena itu hak Pemkab Haltim,” pungkasnya.

Sekedar diketahui tunggakan pajak DBH  Pemrov Malut itu terdiri dari 4 item pajak dengan rincian pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  triwulan III dan IV tahun 2017 sebesar Rp 466.731.180, pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-BK) triwulan III dan IV 2017 sebesar Rp 509.721.298, pajak Air Permukaan (P3-AP) triwulan IV 2016 sampai dengan triwulan IV tahun 2017 sebesar Rp 29.392.791, Pajak Bahan Bakar (PBB-KB) triwulan IV 2017 dan triwulan I 2018 Rp 3.014.748.911, pajak Rokok Triwulan I tahun 2018 Rp 1.451.967.770 dengan total sebesar Rp 5.473.101.950. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut