Ganti Panitia Pemilihan BPD, DPRD Morotai RDP dengan Kades Darame

  • Bagikan
Suasana RDP DPRD Pulau Morotai dengan DPMPD, Camat, Kades dan warga Darame

DARUBA – DPRD Pulau Morotai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Desa (Kades) Darame, Camat Morotai Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) atas laporan masyarakat terkait keputusan Kades Darame mengganti Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Darame.

Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, M Rasmin Fabanyo yang memimpin rapat mempersilahkan warga yang sempat hadir untuk menyampaikan keluhan kebijakan Kades yang dipersoalkan. Para warga menyesalkan sikap Kades Darame Abd Daeng Suki semena-mena menganti Panitia Pemilihan BPD tanpa pengetahuan mereka dan membentuk panitia baru yang nota bane orang-orang dekat Kades.

“Tanpa ada koordinasi tiba-tiba Kades langsung membentuk panitia baru dan langsung memasukan berkas panitia ke DPMPD untuk memberikan mandat dalam pemelihan BPD. Kades hanya memasukan nama-nama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua dan Anggota BPD orang-orang terdekatnya dan bahkan panitiapun demikian, ini sudah diatur oleh dia kepala desa,” kata seorang warga dalam RDP tersebut, Kamis (5/7/2018).

Kades Darame, Abd Daeng Suki membantah tuduhan yang dilaporkan masyarakat dengan panitia BPD terkait dengan pergantian Panitia Pemilihan BPD. Menurutnya, pergantian dilakukan karena putusanya koordinasi antara Panitia dengan dirinya selaku Kades.

“Pergantian ini karena panitia lama tidak pernah koordinasi dengan saya selaku Kepala Desa, sehingga saya langsung menggantikan panitia baru untuk jalannya pemelihan BPD,” kata Daeng.

Pimpinan Rapat, M Rasmin menjelaskan Kades harus mencegah dan mengacu kepada aturan, tidak serta merta berbuat semuanya, karena aturan Pemilihan BPD sudah dituangkan dalam Perda mengenai tahapan-tahapan dalam  pemilihan BPD,” jelas M Rismin.

Sementara itu, Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Haerudin mengaku tindakan Kades Darame menjadi contoh buruk dalam pelaksanaan penjaringan BPD. DPRD menginginkan persoalan seperi ini tidak terulang di desa lain, karena pemilihan BPD harus mengacu ke aturan yang sudah ditetapkan.

“Itu (kebijkan Kades) sangat rawan digugat karena dalam penjaringan calonnya tidak mengacu kepada aturan, sehingga produk dari kegiatan yang tidak sesuai tahapan itu bisa dikatakan cacat secara aturan. Saya sudah sampaikan bahwa  dalam pemilihan BPD, harus mengacu kepada aturan, toh sudah ada  tahapan yang jelas,” terangnya.

Fahri mengimbau agar pemilihan BPD harus berpatokan pada aturan dan norma hukum yang sudah ditetap agar menghasilkan anggota BPD yang berkompoten serta tidak  berdampak ke penyelenggara atau Pemerintah Desa.

“Kita dari DPRD hanya sekadar mengingatkan,  ketika ada persoalan ya kita minta pemerintahan desa yang menghadapinya,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut