Tambah Cuti Lebaran, TKD Kepala BPMD ‘Hangus’

  • Bagikan
Asisten II Setda Pulau Morotai, Alex Wernasubun

DARUBA – Akibat dari menambah-nambah waktu libur cuti bersama hari raya Idul Fitri 1439 H, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dikenakan sanksi tidak dibayarkannya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk bulan Juli (hangus).

Asisten II Setda Pulau Morotai, Alex Wernasubun mengaku bagi ASN yang tidak masuk saat hari pertama kerja pasca cuti Idul Fitri, tunjangan kinerjanya untuk bulan Juli dinyatakan hangus.

“ASN yang tidak ikut apel pagi saat hari pertama masuk kerja pasca cuti lebaran kemarin kinerjanya dinyatakan hangus. Jadi bukan ditahan tapi hangus,” kata Alex kepada wartawan, Kamis (5/7/2018).

Alex mengatakan, ASN yang tambah waktu libur salah satunya Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Basri Hamaya. Terdapat pula puluhan ASN yang TKD-nya bulan Juli tidak diberikan.

“Saya tidak tahu pasti berapa jumlahnya ASN yang tamba cuti. Tapi dari sekian ASN salah satunya adalah pimpinan SKPD yaitu Kepala BPMD Basri Hamaya. Jadi Kaban BPMD juga TKD-nya dinyatakan hangus,” tegas Alex.

Kebijakan pemotongan tunjangan kinerja ASN yang tidak masuk kantor ini menuai pro dan kotra dikalangan ASN, karena dingganggap kebijakan tersebut sangat merugikan dan tidak adil bagi sebagian ASN.

“Saya ini setiap hari masuk kantor, tapi kemarin waktu libur saya pulang kampung ke Ternate, waktu masuk hari Kamis saya belum datang jadi belum sempat ikut apel, saya masuk di hari Jumat, tapi kinerja saya hangus, ok saya terima. Tapi kenapa, ada rekan saya yang dalam seminggu hanya masuk tiga kali, tapi karena dia ikut apel hanya satu hari itu saja, ketidak hadiran dia yang kemarin-kemarin tidak pernah berikan sanksi, apakah ini adil. Ini bukan aturan namanya tapi hanya cari-cari kesalahan orang,” kesal salah satu ASN yang enggan mau menulis namanya.

Menurutnya, jika Pemkab ingin membuat aturan untuk mengatur kedisiplinan ASN maka harus dikaji secara matang sehingga tidak merugikan ASN lain yang aktif berkantor dan menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

“Buat aturan itu harus dikaji terlebih dulu, bukan hanya berdasarkan logika dan keiginan semata, kacau negeri ini,” singkatya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut