Warga Wasile Selatan Tolak Kehadiran Perusahan Sawit

  • Bagikan
Aksi penolakan perkebunan sawit oleh warga Wasile Selatan

MABA – Warga enam desa di Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) yang tergabung dalam Fron Masyarakat Wasile Selatan Munggugat, menolak kehadiran perusahan perkebunan sawit PT Dede Gandasuling yang membuka lahan perkebunan di Wasile Selatan. Penolakan warga dilakukan dengan menggelar aksi demo di depan kantor Camat Wasile Selatan, Rabu (11/7/2018).

Kordinator Lapangan Fron Masyarakat Wasile Selatan Mengugat, Jems Komo-Komo mengatakan, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, dengan tanah masyarakat bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam, membangun tempat tinggal serta membangun usaha dan lain-lainya.

“Maka anehk jika rezim setempat tidak mendukung SDA dan SDM atau dengan kata kain memaksankan kemajuan suatu daerah dan memberikan tanah masyarakat ke korpurasi asing,” kata Jems.

Menurutnya, Surat Keputusan Bupati Haltim nomor 188.45/147/525.26/2017 tentang pemberian izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT Dede Gandasuling, yang saat ini dikuasai berdasarkan letak giografis sebesar 7.797 hektar atau jarak 7 meter dari jalan raya di seputaran Desa Yawal, Tanure, Loleba, Jikomi, Waijoi dan Saolat sebagai tahapan pertama.

“Tetapi  anehnya dengan catatan tidak ada ganti rugi lahan. Sehingga mata pencarian masyarakat terancam dan belum didukung lagi dengan keputusan SK-lainya yang mengamankan posisi perusahan,” cetusnya.

Ia menjelaskan, tentunya semuanya  punya pemahaman yang sama tentang dampak negatif kelapa sawit, dimana kelapa sawit beroprasi disuatu wilayah akan memgancam tanaman masyarakat, karena kelapa sawit membutuhkan sumber air yang banyak. Untuk utu atas nama Fron Masyarakat Wasile Selatan Mengugat dengan surat pernyataan tolak PT Dede Gandasuling, yakni mendesak pemerintah kecamatan menindak lanjuti ke Pemerintah Kabupaten Haltim untuk mencabut Izin Usaha Perkebunam.

“Salin itu Fron Masyarakat Wasile Selatan Menggugat dan menegaskan kepada pemerintah kecamatan untuk menindak lanjuti tuntutan kami secepat mungkin maksimal 1 minggu setelah pernyataan sikap ini diterima. Jika tuntutan kami tidak diakomodir maka kami atas fron memboikot aktivitas jalan Halmahera,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut