Pekab Kepsul Tagih Hutang ke Pemprov

  • Bagikan
Kepala BPKAD Kepsul, Irwan Husen

SANANA – Hutang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) rupanya tidak hanya pada pihak ketiga (kontraktor), Pemprov juga diketahui berhutang pada sejumlah Pemda di Malut yang hingga belum menirima Dana Bagi Hasil (DBH). Lambatnya pembayaran, Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sula (Kepsul) mengambil langkah menagih langsung ke Pemprov untuk segera diselesaikan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepsul, Irwan Husen mengaku, hingga memasuki triwulan ketiga tahun 2018, Pemkab Kepsul baru menerima DBH senilai Rp 210 juta lebih. Sisanya hingga kini tidak kunjung dibayar, sehingga pihaknya berjanji akan mendatangi Pemprov Malut melakukan penagihan.

Ia menuturkan, sejauh ini pihaknya baru menerima DBH triwulan pertama tahun 2018 yang dibayar bersamaan dengan triwulan empat tahun 2017. Padahal, harusnya pembayaran dilakukan setiap triwulan di tahun berjalan.

“Makanya rencana Senin (lusa)  saya ke Pemprov untuk konfirmasi juga hal ini,” kata Iwan kepada KabarMalut, Jumat (13/7/2018).

Dia mengatakan bahwa untuk dana DBH yang ada di kas daerah saat ini berjumlah Rp 1,8 miliar lebih dimana jumlah ini ditambah dengan DBH empat triwulan tahun 2017 senilai Rp 1,6 miliar.

“Jumlah ini sudah tergabung dengan realisasi tahun lalu,” ucapnya.

Menurut Irwan, DBH untuk Kepsul terdiri dari  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan atau Air Tanah.

” Yang baru masuk itu Pajak Rokok dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,” jelasnya.

Irwan mengatakan, jumlah DBH 2018 untuk Kepsul pihaknya belum mengetahui besaranya. Pasalnya,  setiap jenis pajak memiliki Surat Keputusan (SK) yang berbeda –beda nilainya.

“SK yang lain kita belum terima jadi belum tahu besarannya,” pungkasnya.  (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut