Aslan: Pemeriksaan Polda Perlu Diluruskan

  • Bagikan
Koordinator Devisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan

TERNATE – Setelah dipanggil oleh Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Malut terkait tuduhan penyalahgunaan kewenangan, para Komisioner Bawaslu Malut kembali dipanggil oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Malut. Kali ini, Bawaslu dipanggil dan diperiksa terkait tuduhan dugaan penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Dua Komisioner Bawaslu yang menghadiri panggilan Polda Malut, yakni Koordinator Devisi Hukum dan Penindakan, Aslan Hasan dan Koordinator Devisi Pengawasan, Hj Masita Nawawi Gani. Keduanya diperiksa selama 2 jam dan dicecar oleh penyidik Dit Krimsus kurang lebih 15 pertanyaan seputar pengunaan anggaran di Bawaslu.

Koordinator Devisi Hukum dan Penindakan, Aslan Hasan menyampaikan, dalam surat panggilan Polda Malut jelas menyebutkan terkait klarifikasi dugaan penyalahgunaan anggaran SPPD.

“Yang ditanyakan adalah bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran di Bawaslu,  dan kita jelaskan bahwa anggaran itu melekat dan dikelolah oleh Sekretariat, kemudian Polda juga menanyakan hal-hal terkait dengan perjalanan dinas, sehingga kita jelaskan bahwa perjalanan dinas ke Jakarta itu atas dasar undangan Bawaslu RI,” kata Aslan kepada wartawan, usai pemeriksaan di Dit Reskrimsus Polda Malut, Kamis (19/7/2018).

Aslan mengaku, penyidik Polda juga menanyakan terkait nilai perjalanan dinas Bawaslu, sehingga dirinya menjelaskan SPPD Bawaslu digunakan sesuai prosedur dan nilai penggunaannya.

“Polda juga menanyakan kegiatan-kegiatan Bawaslu sehingga kami menjawab sesuai kegiatan-kegiatan di Bawaslu dan pembiayaannya,” ungkap Aslan.

Lanjut dia, dasar panggilan Polda kepada Komisioner Bawaslu yang disebutkan dalam pemeriksaan adalah berdasarkan sumber informasi masyarakat.

“Sejauh ini kami tidak mengetahui siapa yang melapor, namun dalam pemeriksaan disebutkan atas informasi masyarakat, tetapi masyarakatnya siapa, apakah dari LSM atau masyarakat per orangan, karena dalam surat panggilan itu tidak disebutkan sehinga kita tidak tahu,” jelasnya.

Aslan ketika ditanya soal panggilan Polda disaat tahun anggaran masih sementara berjalan dan kegiatan juga belum selesai ditambah belum ada audit baik internal maupun BPK. Ia menjelaskan bahwa hal ini yag harus diluruskan.

“Panggilan Polda disaat tahun anggaran masih sementara jalan dan kegiatan juga belum selesai ditambah belum ada audit baik internal maupun BPK ini yang harus diluruskan dan kita berharap jadi pertimbangan teman-teman penyidik. Biasanya kalau kasus-kasus korupsi, saya juga sudah berulang kali diminta sebagai ahli, sehingga kasus korupsi itu bisa ditangani ketika sudah ada hasil audit BPK, dan tidak semudah itu juga, jika hasil audit kemudian ada temuan maka ada mekanisme penyelesaian yang sifatnya administratif, kalau itu tidak dijalankan maka dilanjutkan dengan proses pidananya,” terangnya.

Aslan yang juga Dosen Fakultas Hukum Unkhair ini menambahkan, panggilan ini berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran 2018, sementara anggarannya belum selesai, kemudian proses Pilkada juga belum tuntas ditambah laporan keuangan di akhir tahun juga belum dibuat, kemudian belum ada audit dan sebagainya. Oleh karena itu, faktor-faktur itulah yang memang membuat kita juga merasa bahwa tidak ada masalah, karena selama ini Bawaslu juga tidak melakukan perjalanan dinas sendiri, semua ada mekanismenya.

“Kalau kasus-kasus korupsi yang pernah saya terlibat sebagai saksi ahli, umumya  korupsi ini jalan ketika bersumber dari temuan BPK, hampir rata-rata kasus korupsi itu seperti itu, karena mekanisme pertanggung jawaban itu diatur di UU Perbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara, jadi setiap anggaran yang keluar dan dikelola oleh instansi pemerintahan itu ada mekanisme pertanggung jawabanya, jadi disetiap tahun anggaran berjalan itu nanti ada audit internal maupun audit BPK, dalam proses audit itulah semua laporan pertangung jawaban dan data-data yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran akan disiapkan, sehingga ketika audit itu kemudian ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau yang tidak bisa dipertanggung jawabkan maka ada rens waktu untuk diselesaikan, biasanya selama 6 bulan, jika itu juga belum tuntas maka ada yang disebut dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dibebankan, itulah mekanisme pertanggung jawaban anggaran secara administratif. Jadi tanggung jawab pidana korupsi itu berada pada bagian akhir ketika mekanisme pertanggung jawaban administrasi itu tidak jalan,” paparnya.

Sedangkan kasus yang dituduhkan kepada Bawaslu tahun 2018, lanjut Aslan, tahun anggaran baru pertengahan, kemudian kegiatan Pilkada juga masih berlangsung, sementara Pileg dan Pilpres baru saja mulai. Meski begitu Aslan mengaku positive thinking, atas panggilan penyidik Polda yang membutuhkan informasi untuk klarifikasi.

“Tapi kalau disisi hukum ada hal-hal yang perlu kita pertanyakan, karena ada hal-hal yang memang belum selesai, sehingga itulah yang menjadi masalah jika kita diperiksa sekarang,” ucapnya.

Senada juga disampaikan Koordinator Devisi Pengawasan, Hj Masita Nawawi Gani, kata dia, materi pemeriksaanya sama seputar pengunaan anggaran serta aitem-aitemnya.

“Materi pertanyaannya sama di seputaran pengunaan anggaran baik SPPD dan sebagainya. Kita juga katanya akan dipanggil kembali ketika penyidik merasa apa yang ditanyakan belum lengkap, dan Bawaslu secara lembaga siap memenuhi panggilan Polda selagi kami berada dalam daerah,” ungkapnya.

Tambah dia, yang menjadi pertanyaannya adalah, semua orang tahu bahwa proses beranggaran saat ini masih sementara berlangsung dan ada mekanismenya, belum ada hasil audit dan lain-lain  tapi Polda terburu-buru mengambil langkah. Bahkan dari mana sumber laporannya juga sampai sekarang tidak diketahui.

“Bagi kami, semuanya tidak ada masalah, karena tahu perjalanan dinas yang kami lakukan kalau ke Jakarta ya sesuai undangan dari Bawaslu RI, sementara perjalanan di dalam daerah dalam rangka untuk monitoring, supervisi, evaluasi dan pengawasan. Sehingga kita siap hadapi karena kita yakin dalam hal ini tidak membuat suatu kesalahan apalagi penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut