Masuk Triwulan III, DBH Morotai Masih Ditahan Pemprov

  • Bagikan
Kabid Pendapatan, BPPKAD Pulau Morotai, Nana Suriyana Karie

DARUBA – Hingga memasuki triwulan ke III tahun 2018, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar dan Pajak Rokok dari milik Kabupaten Pulau Morotai belum juga disalurkan atau masih ditahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

“Kami tidak tahu apa alasan Pemprov DBH triwulan I belum juga disalurkan. Yang masuk baru SK penetapannya saja,” ungkap Kabid Pendapatan, Badan Pengelolah Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulau Morotai, Nana Suriyana Karie saat dikonfirmasi KabarMalut, Kamis (19/7/2018).

Menurutnya, bukan hanya DBH triwulan I 2018 yang belum masuk, untuk bulan Desember triwulan IV tahun 2017 hingga kini juga belum disalurkan.

“Pajak rokok triwulan IV tahun 2017 juga sampai sekarang belum bayar juga,” ujarnya.

Berdasarkan SK penetapan, DBH khususnya pajak Bahan Bakar Minyak bulan Desember triwulan IV 2017 ditambah dengan triwulan I 2018 totalnya sebesar Rp 621.402.950. Sedangkan pajak rokok triwulan I 2018 ditambah dengan Desember triwulan IV 2017 totalnya sebesar Rp 168.944.814.

“Untuk DBH tahun 2017 kemarin, besarannya di atas Rp 1 Miliar. Saya tidak tahu pasti tahun ini berapa, tapi bisa saja naik karena ada peningkatan di Samsat,” tambah Nana.

DBH yang masuk ke kas daerah, lanjut Nana, digunakan sebagai pendapatan daerah, yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah seperti infastruktur dan belanja lain. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut