Polda Malut Dinilai Terlalu Dini Usut Dugaan Korupsi SPPD

  • Bagikan
Praktisi Hukum Universitas Khairun Ternate, Abdul Kader Bubu

TERNATE – Proses pemanggilan Komisioner Bawaslu oleh Polda Malut atas dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tahun anggaran 2018, dinilai sikap Polda terlalu dini dan terburu-buru. Sebab, proses tahun anggaran masih berjalan  dan belum ada hasil audit internal maupun BPK.

“Apa yang dilakukan oleh Polda ya silahkan, tetapi masih terlalu pagi ketika Polda masuk dalam ruang ini, karena proses penggunaan anggaran tahun 2018 ini masi sementara berjalan ditambah juga belum ada audit internal maupun BPK,” ungkap Praktisi Hukum Universitas Khairun Ternate, Abdul Kader Bubu kepada wartawan, Kamis (19/7/2018).

Penyidik Kepolisian dalam hal apa saja bisa menggunakan kewenangannya, tetapi kewenangan yang digunakan itu harus proporsional, sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat. Dalam proses beranggaran, Bawaslu akan dimintai pertanggung jawaban secara internal lebih dulu, pada aspek itu jika ada masalah atau kekeliruan maka Polisi bisa masuk sebagai bagian dari penegak hukum.

“Tapi hari ini proses anggaran sementara jalan, kemudian Polda memanggil komisioner Bawaslu bersama dengan pihak Sekretariat untuk dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran sebenarnya tidak salah, tetapi ini terlalu pagi dan sorotan publik terhadap hal ini cukup besar. Selaku akademisi dan mantan Komisioner di Panwas juga mengatakan bahwa ini terlalu cepat,” jelasnya.

Apalagi pemanggilan kepada komisioner Bawaslu dan KPU dilakukan dua kali dan sepekan ini dengan dugaan kasus yang berbeda, dimana  awalnya Polda melalui Dit Reskrimum memanggil Bawaslu dan KPU terkait penyalahgunaan kewenangan. Sehari kemudian surat panggilan yang baru atas dugaan kasus korupsi SPPD oleh penyidik Dit Reskrimsus.

“Silahkan Polisi menggunakan kewenangan itu sepanjang itu objektif dan dapat dijelaskan serta dipertanggung jawabkan maka silahkan. Tetapi tiba-tiba, hari ini kembali dipanggil dengan kasus yang berbeda sehingga justru itulah yang membuat kami heran, saya merasa heran, kok tiba-tiba Polda masuk lagi ke masalah anggaran, kalau proses ber anggarannya sudah selesai kemudian ada masalah sehingga Polisi masuk ke ranah itu maka kita berikan apresiasi  karena dengan langkah cepat polisi bisa melihat itu. Tetapi kalau yang semacam ini maka Polda Patut dipertanyakan, ada apa sebenarnya,” cetus Dade panggilan akrabnya.

Pemanggilan Bawaslu dan KPU awalnya memberikan apresiasi, tetapi harus sesuai prosedural dan juga terbuka. Polda hasrus menjelaskan proses pemanggilan ini, disatu sisi Polisi bertindak sesuai kewenangannya, tapi disisi yang lain Polisi terlalu tergesa-gesa bahkan terlalu gegaba bertindak.

“Pertama KPU dan Bawaslu dimintai klarifikasi soal penyalahgunaan wewenang. Tiba-tiba di pemanggilan kedua, kok kasusnya berbeda lagi, yang kita pertanyakan, Polisi ini fokusnya kemana, apakah dalam hal penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan angaran. Jangan-jangan ini hanya gertak sambal kepolisian yang nantinya tidak ada ujungnya,” pungkasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut