Rombak Pejabat Eselon II, AMPI Minta Bawaslu dan KPU Diskualifikasi AGK-YA

  • Bagikan
Wakil Sekjen DPP AMPI, Sawaludin Damopoli

TERNATE – Perombakan Kabinet di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasubah (AGK) mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat. Salah satunya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang menilai pelantikan pejabat eselon II yang baru saja dilakukan menyalahi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 71 ayat 2 UU nomor 10 tahun 2016.

“Sebagaimana ketentuan yang diisyaratkan pada pasal ini, Gubernur atau Wakil Gubernur dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali ada persetujuan tertulis dari Menteri,” kata Wakil Sekjen DPP AMPI, Sawaludin Damopoli, kepada KabarMalut, Senin (23/7/2018).

Sawaludin mengaku, rolling jabatan struktural di jajaran Pemprov oleh Petahana menyalahi aturan. Sebab AGK kini masih tercatat sebagai calon gubernur yang berpasangan dengan M Al Yasin Ali (YA) sebagai calon wakil guberur.

“Seharusnya sampai akhir masa jabatan AGK tidak lagi melakukan rolling, terkecuali terjadi kekosongan serta lainnya maka AGK bisa meminta persetujuan tertulis dari menteri,” jelasnya.

Untuk itu, kata Sawal, Bawaslu segera memanggil AGK untuk meminta klarifikasi atas kebijakan tersebut. Jika terbukti maka KPU dan Bawaslu harus mendiskualifikasi AGK-YA pada proses Pilgub Malut.

“Jika AGK terbukti melanggar aturan sebagaimana diisyaratkan Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016, maka DPP AMPI meminta Bawaslu dan KPU Maluku Utara segera mendiskualifikasi AGK  dari bursa pencalonannya,” pungkasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut