Anggaran DD Rp 40 M Belum Cair, DPRD Pertanyakan Mekanisme LPJ 2017

  • Bagikan
Komisi I DPRD Pulau Morotai rapat dengan Kepala DPMD Nursina A Kadir dan mantan Kepala DPMD Basri Hamaya

DARUBA – Hingga memasuki akhir triwulan II tahun 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai diketahui belum merealisasi 100 persen anggaran Dana Desa (DD) tahun 2017 untuk 88 desa. Anggaran DD 2017 sebesar Rp 109 miliar yang disalurkan Kementrian Desa (Kemendes), ternyata baru Rp 69 miliar yang direalisasi dan masih menyisahkan Rp 40 miliar yang tersembunyi.

Timbul pertanyaannya, dimanakah sisa DD 2017 disimpan, dan bagaimana Pemkab Morotai membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) ke Pemerintah Pusat (Pempus), sehingga anggaran DD 2018 masih bisa disalurkan. Inilah yang coba dikupas DPRD Pulau Morotai saat rapat dengan Kepala DPMD Pulau Morotai, Nursina A Kadir dan mantan Kepala DPMD Pulau Morotai, Kamis (26/7/2018).

Anggota DPRD Pulau Morotai, Mic Bil Abdul Aziz mengungkapkan saat rapat Komisi I DPRD Pulau Morotai dengan Dirjen Kemendes pada awal 2018, menurut pihak Dirjen Kemendes bahwa LPJ DD 2017 Kabupaten Pulau Morotai sudah 100 persen selesai. Ini tentu menjadi pertanyaan bagi DPRD, saat Pemkab masih berdalih bahwa anggaran DD 2017 masih ada dan akan dijadikan sebagai dana luncuran 2018.

“Sesuai dengan yang disampaikan Kementrian dan regulasinya, realisasi DD tahun berikut harus sudah 100 persen pertangungjawabannya tahun ini baru bisa direalisasi. Pertanyaannya adalah DD 2017 berapa puluh miliar masih tersisa dan itu dijadikan luncuran, berarti belum dipertanaggung jawabkan, dan belum direalisasi. Programnya tidak ada, tapi kenapa 2018 bisa dicairkan, ini hampir mirip dengan APBD 2018 Morotai yang kemudian ada dua dokumen ganda,” kata Mic Bil dalam rapat, Kamis (26/7/2018).

Anggota Fraksi Partai Demokrat ini mengaku merasaha kasihan atas program Pempus dan program yang sudah dilaksanakan di desa tidak bisa direalisais dan menjadi luncuran dan kemudian dia harus berpacu dengan progdam 2018 yang sekarang berjalan.

“Pertanyaannya sah atau tidak DD 2018 yang dilaksanakan oleh desa itu. Dan 2017 itu haknya mereka dimana,” cetus Mic Bil.

Menggapi pernyataan Mic Bil, Kepala DPMD Nursina A Kadir, mengatakan DD 2017 yang kini dijadikan sebagai dana luncuran 2018 semuanya sudah disalurkan ke rekening desa. Karena anggaran DD masuk ke kas daerah paling lama 7 hari anggaran itu sudah harus digeser ke rekening desa.

“Jadi anggaran itu sekarang ada di rekening desa, untuk dijadikan sebagai dana luncuran 2018. Soal laporan 2017 saya tidak tahu karena saya baru menjabat,” jawab Nursina.

Sementara, mantan Kepala DPMD Basri Hamaya yang merasa bertatanggung jawab untuk menjelaskan terkait pelaporan tersebut mengatakan, yang bertanggung jawab dalam pelaporan tahun anggaran DD 2017 itu adalah Badan Pengelolah Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Pulau Morotai, karena setiap mekanisme pelaporan semuanya melalui BPPKAD.

Setiap tahapan pencairan itu laporan ke Kementrian Keuangan itu ranahnya keuangan, bukan ranahnya DPMD. DPMD hanya mengcover seluruh realisasi dari desa-desa, kemudian disampaikan ke keuangan, dan keuangan mengimput ke ospan semuanya.

“Ini sudah dilakukan bahwa adapun pencairan yang terkendala sehingga masuk kategori dana luncuran 2018 itu, saya tidak tahu keuangan melaporkan bagimana ke Kementrian Keuangan, karena itu ranahnya mereka. Bagaimana mereka maporkan realisasi DD 2017 100 persen, itu ranahnya keuangan jadi mereka lebih tahu cara melaporkannya,” kilah Basri.

Penjelasan Basri tersebut lantas membuat DPRD terpaksa menunda rapat untuk memanggil Kepala BPPKAD M Umar Ali. Namun Umar tidak bisa hadir karena tengah mengikuti agenda pembahasan APBD-Perubahan 2018 di Provinsi, sehingga agenda rapat dihentikan dan rencananya akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Agustus mendatang.

“Setelah ini kita akan panggil lagi Dinas Keuangan dalam rangka mempertanyakan mekanisme dan sistem pelaporan yang disampaikan soal DD 2017 ke Kemenkeu. Nanti kita cocokan data pelaporan Dinas Keuangan ke Kemenkeu dengan data yang sudah kami ambil dari desa-desa,” ucap Wakil Ketua II DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo sambil menutup rapat. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut