Butuh Rekomendasi Pemda Cairkan DD, Mochtar: Pemda Tidak Bisa Buat Aturan Lebihi Kewenangan

  • Bagikan
Praktisi Ekonomi Unkhair Ternate, Mochtar Adam

TERNATE – Sisa Dana Desa (DD) tahun 2017 milik 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 40 miliar dari Rp 109 miliar, baru dikucur Pemda pada tahun 2018 ke masing-masing rekening desa. Namun anggaran tersebut, hingga kini belum bisa dicairkan pemerintah desa karena harus ada rekomendasi dari Pemda Pulau Morotai.

Menanggapi persoalan itu, Praktisi Ekonomi Unkhair Ternate, Mochtar Adam mengaku, pencairan anggaran tidak mengharuskan adanya rekomendasi dari Pemda, karena anggaran DD merupakan hak desa yang harus dicairkan setelah 7 hari berada di rekening Pemda dan diteruskan ke desa. Jika Pemda mewajibkan setiap pencairan DD menggunakan rekomendasi Pemda, maka kebijakan tersebut sudah menyalahi aturan yang berlaku.

“Urusan apa Dana Desa sudah dicairkan tapi tidak bisa dimanfaatkan, Pemda tidak bisa membuat aturan yang melebihi kewenangannya, ini praktek-praktek pengelolaan keuangan yang buruk,” kata Mochtar kepada KabarMalut, Jumat (27/7/2018).

Menurutnya , anggaran yang ditranfer Kementerian Keuangan ke rekening Pemda hanya bisa terparkir selama 7 hari, selanjutnya anggaran tersebut diteruskan ke rekening desa untuk kepentingan desa yang sudah diprogramkan dalam APBDes. Pencairan DD tidak harus menggunakan rekomendasi Pemda karena DD merupakan hak mutlak desa.

“Artinya bahwa ada kerjasama bank dan Pemda yang mengatur pencairan, logika darimana rekening desa yang mau dicairkan harus rekomendasi, memangnya Pemda juga tanda tangan buka rekening sehingga pencairan harus ada rekomendasi. Aturan perbankan mana lagi yang dibuat dengan cara-cara rekomendasi, janganlah kacaukan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan cara yang tidak baik,” sesalnya.

Mochtar mengatakan, Pemda harus paham dalam fungsi DD dari Pemda ke desa bukanlah belanja yang bisa diatur oleh Pemda. DD bersifat transfer, artinya kewenangan Pemda hanya pada transfer.

“Seluruh pertanggungjawaban atas belanja menjadi kewenangan desa, bukan kewenangan pemda,” tegasnya.

Sementara terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pemda ke Kementerian Desa bahwa DD tahun 2017 100 persen direalisasi, tetapi faktanya masih tersimpan Rp 40 miliar yang baru dikucur tahun 2018, Mochtar meminta DPRD Pulau Morotai bisa melihat hasil audit BPK, tidak harus menunggu Kadis Keuangan menjelaskan.

“DPRD bisa lihat laporan keuangan hasil audit BPK yang ada di DPRD, tidak perlu tunggu Kadis Keuangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD melakukan rapat dengan DPMD karena LPJ Pemda ke Kementerian Desa realisasi anggaran DD tahun 2017 telah 100 persen direalisasi. Namun faktanya, dari Rp 109 miliar DD, hanya Rp 69 miliar yang direalisasi di tahun 2017 dan sisanya Rp 40 baru dikucur tahun 2018 ke rekening desa.

DPRD mempertanyakan cara LPJ tersebut, hanya saja DPMD tidak memiliki kewenangan soal LPJ tetapi Dinas Keuangan yang membuat LPJ maka rapat berakhir karena tidak hadirnya Kadis Keuangan.  (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut