Kuasa Hukum AGK-YA Pakai Dalil Lama, Hakim MK: Jangan Asal Nuduh Orang

  • Bagikan
Hakim Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo

JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), sempat geram dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Maluku Utara (Malut) atas perkara nomor 36 /PHP.GUB-X VI/2018, yang berlangsung Kamis 26 Juni kemarin. Hal ini dikarenakan pokok permohonan yang diajukan Kuasa Hukum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut 2018, Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA), belum diperbaiki dan masih menggunakan dalil lama.

Dikutip risalah sidang pada website Mahkamah Konstitusi, bermula ketika Hakim Anggota MK, Suhartoyo menpertanyakan argumen Kuasa Hukum AGK-YA, A H Wakil Kamal, terkait surat SKCK yang diterbitkan kepolisian sementara Calon Gubernur Malut, Ahmad Hidayat Mus (AHM) memiliki perkara yang masih berproses di Mahkamah Agung.

“Ada lagi tadi yang ketinggalan, sebentar. Nah, terus yang surat keterangan SKCK itu, anda (Wakil Kamal) mengatakan bahwa itu berproses perkara penyidikan di kepolisian. Padahal di argumen anda, perkara itu sedang bergulir di Mahkamah Agung. Mana yang benar?,” tanya Suhartoyo.

Sontak, Wakil Kamal menjelaskan perkara di Mahkamah Agung AHM sudah divonis bebas. Sementara dimaksudnya adalah perkara dugaan yang kini berproses di KPK.

“Itu kalau yang di Mahkamah Agung sudah putus bebas yang perkara tipikornya. Kalau ini, kan dugaan,” sebut Wakil.

Mendengar pengakuan Wakil, Hakim Suhartoyo kembali menyetil soal dalil permohonan yang diajukan masih mencantukkan perkara berproses di Mahkamah Agung.

“Lho, di sini kan ada perkara yang sedang berjalan di Mahkamah Agung, di argumen,”  tukas majelis.

Dihadapan mejelis hakim yang Pimpinan Arief Hidayat, Wakil mengaku perkara tersebut sudah divonsi bebas beberapa hari lalu oleh Mahkamah Agung.

“Ya, baru putus. Jadi bebas, Yang Mulia, di Tipikor,” kata Wakil.

Hakim Suhartoyo kemudikan menyarankan Kuasa Hukum AGK-YA seharusnya sebelum sidang, pokok perkara tersebut sudah direnvoi, karena berkaitan dengan bukti dan nama baik orang.

“Mesti direnvoi dong, jangan kemudian anda masih menggunakan dalil lama. Ya, hari ini kan bisa direnvoi. Seolah-olah ini masih melekat, ya, kan? Padahal, sudah dibebaskan pula orang, kan. Itu yang perlu diklirkan,” tegas Suhartoyo.

Suhartoyo melajutkan pertanyaan maksud dugaan mana yang kini dalam penyidikan?, Wakil mengatakan soal dugaan kasus Bandara Bobong yang ditangani KPK. Majelis meminta Kuasa Hukum AGK-YA menunjukan bukti surat perintah penyidikannya (sprindik) agar tidak hanya menuduh.

“Nanti ditunjukkan (sprindik) lho, kalau ada. Pembuktian harus, jangan asal nuduh orang,” pungkasnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut