Dosa Politik AGK-YA Bakal Dibeberkan di Sidang Lanjutan

  • Bagikan
Kuasa Hukum AHM-RIVAI, Hendra Karianga

JAKARTA – Menanggapi tuduhan Calon Gubenur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut) 2018, Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (GK-YA) yang dipaparkan Kuasa Hukum AGK-YA, Wakil Kamal selaku Pemohon, pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak Terkait, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI) tidak serta merta tinggal diam.

Kuasa Hukum AHM-RIVAI,  Hendra Karianga mengatakan, sidang lanjutan yang bakal digelar Rabu 1 Agustus mendatang, pihaknya selaku Terkait bersama Termohon yaitu KPU, bakal menyampaikan pembelaan atas materi Pemohon. Di forum terhormat ini, Kuasa Hukum kandidat nomor urut 1 siap membeberkan dosa politik yang dilakukan Incumbent selama proses Pilgub berlangsung.

“Rangkaian kecurangan, kata Hendra justru dilakukan Petahana (AGK-YA) demi mempertahankan kekuasaannya,” kata Hendra kepada wartawan, Sabtu (28/7/2018).

Menurutnya, sejumlah dosa politik AGK-YA dalam Pilgub diantaranya penggunaan fasilitas negara saat kampanye di Halmahera Selatan, pendistribusian sembako menjelang masa tenang dengan menggunakan mobil plat merah di Halmahera Utara, intimidasi Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasubah kepada Aparatur Desa hingga ASN di jajaran Pemerintahan Halmahera Selatan.

“Selin itu, ada juga Kontrak Politik yang melibatkan ASN oleh Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Senen, money politik di Pulau Taliabu saat kampanye, pembagian sembako di Kota Ternate dan masih banyak lagi dosa politik yang dilakukan Incumbent ini,” tegasnya.

Seluruh pelanggaran tersebut, lanjut Hendra, akan dipaparkan secara gamlang dan dilampirkan dengan bukti otentik.

“Tuduhan mereka saat sidang pertama, umumnya fitnah dan bahkan salah sasaran. Sidang pembelaan baru seruh, karena kami akan beberkan dosa politik yang dilakukan oleh mereka (AGK-YA),” tegas pengacara kondang.

Selain itu pula, dalam materi Pembelaan nanti, Kuasa Hukum AHM-RIVAI juga bakal menyampaikan sosok kepemimpinan AGK yang gagal menjalankan amanah sebagai Gubernur Maluku Utara. AGK saat ini diaduhkan DPRD Maluku Utara ke KPK dengan sejumlah persoalan hukum, diantaranya menerbitkan 27 IUP ilegal dan penyalagunaan dana Rp 500 M lebih.

“Masalah ini juga akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,” tukas Hendra. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut