Bantah Manipulasi LPJ, Umar Akui Realisasi DD 2017 Sudah 100 Persen

  • Bagikan
Kepala BPKAD Pulau Morotai, M Umar Ali

DARUBA – Terkait realisasi Dana Desa (DD) tahun 2017 yang diduga bermasalah pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas temuan DPRD Pulau Morotai, akhirnya ditanggapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Data BPKAD menunjukan anggaran DD 2017 direalisasi 100 persen,  tanpa menyisahkan untuk diluncurkan pada 2018.

Kepala BPKAD Pulau Morotai, M Umar Ali menegaskan, realisasi DD tahun 2017 sudah 100 persen dilakukan, sehingga pihaknya tidak melakukan manipulasi LPJ ke Kemenkeu seperti yang dituding Komisi I DPRD.

“Penyerapan DD memang sudah 100 persen,” kata Umar saat ditemui KabarMalut di ruang kerjanya, Senin (30/7/2018).

Secara rinci, Umar menjelaskan, pagu DD 2017 sebesar Rp 69.402.830, dari total pagu yang ada, telah dilakukan pencairan tahap pertama di 88 desa yang tersebar di 5 kecamatan sebesar Rp 41.641.698  tertanggal 30 Mei.

“Jadi pada tanggal 27 Mei, uang yang ditransfer pusat hanya terparkir di rekening daerah hanya 3 hari, sebab pada tanggal 30 langsung digeser ke rekening desa,” sebut Umar.

Kemudian pada 14 November 2017, lanjut Umar, dilakukan pencairan DD tahap kedua, senilai Rp 27.761.132, sehingga sudah dilakukan pencairan 100 persen dan tidak ada lagi sisa anggaran DD sebagaimana dituding DPRD.

“Praktis total penciaran DD di tahun 2017 telah dilakukan 100 persen. Sesuai Permenkeu nomor 50/PMK/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan ke desa, kita sebagai Pemkab, wajib melaporkan realisasi  DD dan untuk tahun 2017 tidak ada masalah,” cetusnya.

Umar menambahkan, lain halnya dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi kewenangan Pemda, sebagaimana diatur melalui Perbub, ADD bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diploting pada APBD. Untuk realisasi ADD tahun 2017 sebesar Rp 37.413.858.894 dari total pagu Rp 40.645.114.100.

“Hanya saja pasca pengesahan APBD-P nilai dari total pagu ADD, sempat mengalami penurunan, akibat adanya pemangkasan DAU, kurang lebih  1,10 persen. Sehingga total pagu ADD setelah APBD-P, berubah menjadi Rp 40.069.590.860,” jelas.

Dari total pagu yang ada, realisasi ADD hanya sebesar Rp 37 413.858.894 dengan sisa yang tidak tersalurkan sebesar Rp 2.655.731.966. Sisa dari ADD yang tidak terpakai ini, lantaran tidak ada permintaan pencairan yang diajukan desa  per 31 Desember.

“Makanya, sisa dari ADD ini masuk sebagai pendapatan dan dijadikan silva. Untuk desa yang tidak mengajukan permintaan pencairan, sekitar 24 desa,” jelasnya.

Karenanya, Umar menegaskan jika tidak ada upaya penahanan pencairan DD maupun ADD.

Umar mengaskan, tidak ada indikasi Pemda untuk menahan penciaran DD, demikian pula soal ADD yang masih terdapat sisa anggaran. Hal ini juga karena kesalahan desa sendiri yang tidak mengajukan permintaan.

“Laporan realisasi yang disampaikan ke pusat hanyalah DD, kalau ADD tidak dilaporkan, karena ADD ranahnya Pemkab  bukan pusat. Kalau DD yang kita laporkan itu memang sudah 100 persen,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut