Dalil Tak Berdasar, Termohon Minta Hakim Tolak Permohonan AGK-YA

  • Bagikan
Kuasa Hukum Termohon (KPU), Ali Nurdin

JAKARTA – Kuasa Hukum KPU selaku Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Maluku Utara (Malut) meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak dalil permohon Pemohon pasangan calon Abdul Ghani Kasuba-M Ali Yasin (AGK-YA). Dalil permohonan yang dipersoalkan tidak bedasar serta tidak memiliki bukti.

Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin menjelasakan permohonan Pemohon menuntut dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 6 desa pada Kecamatan Kao Teluk, pelanggaran membiarkan satu orang mencoblos lebih dari satu kali, melakukan manipulasi C-6, serta membiarkan orang yang tidak berhak untuk memilih, dan seterusnya, adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas siapa identitas Termohon yang melakukan pelanggaran, siapa identitas yang mencoblos lebih dari satu kali, siapa yang melakukan manipulasi, siapa orang yang tidak berhak memilih, tapi melakukan pencoblosan, dan siapa yang sudah meninggal dunia, tapi namanya masih tercantum dalam DPT.

“Pemohon juga tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana kejadian pelanggaran hukum tersebut terjadi, siapa saksi dan alat buktinya,” kata Ali pada Sidang PHP Gubernur Malut dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu/Panwas, Rabu (1/8/2018).

Dalil Pemohon pada halaman 11 angka 11 mengenai adanya saksi-saksi Pemohon yang diintimidasi, dipukul, diusir dari TPS, serta tidak dapat menyaksikan pemungutan suara adalah dalil yang tidak berdasar. Pemohon berusaha untuk menyesatkan opini bahwa seakan-akan kejadian pelanggaran tersebut bersifat masif, terjadi di berbagai tempat terstuktur secara kelembagaan yang bertingkat sampai ke level lebih rendah,dan sistematis yang dilakukan secara terencana.

“Padahal dalam uraiannya, Pemohon hanya menyebutkan satu atau beberapa kasus yang sifatnya spontan dan tidak terencana. Tidak terjadi secara kasuistis atau tidak masif dan pelanggaran yang dimaksud terjadi pada tingkat lokal hanya di daerah tertentu saja,” jelas Ali.

Misalnya kasus pemukulan terhadap saksi Pemohon hanya terjadi di dua tempat, yaitu TPS 1 Desa Holbota, Kecamatan Taliabu Barat dan Rudin Soamole, Kepala Desa Holbota kepada Risal Soamole, dan di TPS 01 Desa Tabona Kecamatan Tabona oleh Yahya Nader Wambes kepada Erwin Lajoni. Pemohon tidak menguraikan apa latar belakang dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.

“Kejadian pemukulan adalah malam hari setelah pencoblosan adalah merupakan tindak pidana umum yang merupakan ranah aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadilinya. Adanya dua kejadian pemukulan tersebut tidak bisa dijadikan dasar bahwa telah terjadi pemukulan, ancaman, ataupun intimidasi kepada saksi Pemohon yang mengganggu dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan. Apalagijika dilihat dari tempusnya, kejadian tersebut terjadi di lokasi yang berjauhan dan tidak merata terjadi di berbagai tempat,” teranya.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kejadian pengancaman juga terjadi hampir di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taliabu adalah dalil yang mengada-ada, karena sampai saat ini Temohon tidak pernah mendengar adanya laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu Provinsi beserta dengan jajarannya, mengenai adanya ancaman atau pemukulan di seluruh TPS Kabupaten Pulau Taiiabu. Padahal Termohon beserta jajarannya dan Bawaslu beserta jajarannya memiliki perangkat sampai tingkat TPS untuk menyelenggarakan pemilihan dan mengawasi jalannya pemilihan.

“Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan,” harapnya.

Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 12 yang menyatakan bahwa terjadi dimana formulir C1-KWK KPU yang diberikan oleh petugas 24 KPPS kepada saksi Pemohon, tanda tangan saksi Pemohon diduga dipalsukan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut apa alasannya, mana buktinya, dan bagaimana kejadiannya. Pemohon tidak menyebutkan satu pun siapa identitas saksi Pemohon yang tanda tangannya dipalsukan, pada TPS berapa, dalam wilayah mana, dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon?. Pemalsuan tanda tangan saksi Pemohon merupakan tindak pidana umum yang menjadi ranah aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadilinya, dimana sampai saat ini Termohon tidak pernah mendengar ataupun mendapat laporan kejadian mengenai hal tersebut.

“Dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan,” ucap Ali.

Dalil Pemohon pada halaman 12 yang menyatakan bahwa Bupati Pulau Taliabu telah memobilisasi dan memanfaat kan penyelenggara pemilihan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 yang terbukti terjadi kecurangan di setiap TPS di Kabupaten Taliabu adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan sedikit pun siapa identitas penyelenggara pemilihan yang dimobilisasi dan dimanfaatkan oleh Bupati Pulau Taliabu, bagaimana mobilisasi tersebut dilakukan, kapan, dan di mana kejadianya, serta bagaimana kecurangan tersebut dilakukan dengan mengubah perolehan suara Pihak Terkait, berapa perubahan perolehan suara

Pemohon dan Pihak Terkait? Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 15 yang menyatakan  bahwa Bupati Kabupaten Pulau Taliabu berpihak karena memfasilitasi Ahmad Hidayat Mus menggunakan hak pilih di TPS 01 Gela, Kecamatan Taliabu Utara, merupakan dalil yang tidak berdasar karena kewenangan penyelenggaraan pemilihan berada pada Termohon berserta dengan jajarannya, bukan wilayah kewenangan dari Bupati Kabupaten Pulau Taliabu.

“Peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan bagi Termohon dan jajarannya untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih yang berasal dari daerah lain untuk mencoblos di luar domisilinya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh). Apabila terdapat proses manipulasi atau pemalsuan identitas bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, maka permasalahan tersebut adalah merupakan ranah dari aparat penegak hukum, termasuk Bawaslu beserta dengan jajarannya dimana sampai dengan saat ini Termohon belum pernah menerima laporan atau rekomendasi terkait dengan hal itu,” sebut Ali.

Dalam permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan ketentuan mana yang dilanggar atas kejadian yang dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan. Dalil Pemohon pada halaman 12 angka 16 yang menyatakan bahwa terdapat 8 kecamatan di Pulau Taliabu dimana seluruh TPS-nya terdapat 7.237 pemilih ganda dalam DPT yang terbukti telah digunakan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon sedikit pun ikut menguraikan nama-nama kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon dan di TPS mana saja kejadian tersebut berlangsung. Pemohon juga tidak mampu menguraikan siapa saja identitas pemilih ganda dalam DPT yang telah dipergunakan, kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya, serta berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Sedangkan dalil Pemohon terdapat 2.378 pemilih dalam DPT bukan warga Kabupaten Pulau Taliabu karena kartu keluarganya merupakan penduduk daerah lain, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa identitas pemilih dalam DPT yang bukan warga Kabupaten Pulau Taliabu tersebut, di TPS mana saja mereka melakukan pencoblosan, dan berapa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil mengenai hal ini haruslah dikesampingkan.

Ali melanjutkan, terkait jumlah pemilih yang melebihi 100 persen dari jumlah pemilih dalam DPT sehingga seharusnya terdapat kekurangan surat suara. Namun faktanya, terdapat kelebihan surat suara yang tidak digunakan adalah dalil yang tidak berdasar karena Pemohon memanfaatkan kekeliruan KPPS yang melakukan kesalahan dalam mengisi kolom A, data pemilih dan kolom B, pengguna hak pilih pada formulir model C-KWK. Padahal Pemohon telah mendapatkan data daninformasi mengenai berapa jumlah DPT untuk setiap TPS di seluruh kabupaten pada wilayah Provinsi Maluku Utara, termasuk TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam dokumen SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28, vide Bukti TB-001.

“Bahkan dalam dokumen tersebut dilampirkan daftar nama dan identitas pemilih untuk setiap TPS. Data jumlah TPS dan para pemilih pada setiap TPS telah dipublikasikan oleh Termohon kepada semua pasangan calon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan biasanya dipajang di ruang publik oleh KPPS pada waktu pemungutan suara berlangsung sehingga semua masyarakat bisa melihat berapa jumlah  DPT dan siapa saja namanya. Harus diakui masih terdapat kelemahan sumber daya manusia pada setiap KPPS dalam mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih karena biasanya para petugas lebih fokus dalam mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adanya kekeliruan dalam penulisan data pemilih dan pengguna hak pilih pada formulir model C-KWK tidak mengurangi akurasi KPPS dalam mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tercatat 26 dalam formulir model C1-KWK,” kata Ali.

Mengenai hal ini, dikuatkan dengan tidak adanya satu pun dalil yang diajukan oleh Termohon yang terkait dengan kesalahan pencatatan perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap TPS. Bahkan dari seluruh TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam formulir model C-KWK dan C1-KWK.

Bahwa dalil Pemohon adanya pemilih ganda dalam DPT, pemilih ganda dalam 27 DPT lain, pemilih yang sudah meninggal, tapi namanya masih tercatat dalam DPT, dan pemilih yang berada di luar kota, tapi namanya berada di dalam DPT adalah dalil yang tidak berdasar karena total pemilih ganda yang dipersoalkan oleh Pemohon di Kabupaten Pulau Taliabu adalah 518 orang.

Sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (AHM-RIVAI) adalah 7.870 suara sehingga jumlah DPT ganda yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak akan signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Selain itu, terkait dengan adanya dugaan DPT ganda, Termohon telah melakukan pencermatan dan memerintahkan jajaran penyelenggara pemilihan mulai dari KPU kabupaten, PPK, sampai dengan KPPS melakukan pencermatan dan memberikan penandaan terhadap DPT yang diduga ganda, serta tidak mendistribusikan formulir model C-6.

“Terhadap pemilih yang diduga ganda, Termohon melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk memilih salah satu tempat untuk menggunakan hak pilihnya dan formulir model C-6 di tempat lainnya tidak didistribusikan kepada yang bersangkutan. Kejadian atas DPT ganda tidak hanya terjadi pada TPS-TPS di Kabupaten Pulau Taliabu yang dipersoalkan oleh Termohon, tetapi juga di TPS-TPS lain di kabupaten/kota yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon dan di tempat Pemohon menang,” jelasnya.

Perlakuan Termohon atas dugaan DPT ganda adalah sama untuk semua tempat, yaitu dengan melakukan pencermatan dan menandai DPT yang sudah dipastikan ganda dan tidak mendistribusikan formulir model C-6nya.

Dugaan pemilih siluman di Kecamatan Taliabu Utara, Pemohon telah menyimpulkan bahwa ada pemilih siluman yang memanfaatkan pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang berada di luar kota, dan pemilih yang bukan warga setempat, padahal para pemiilh tersebut tidak tercatat menggun akan hak pilihnya dan tidak ada bukti  yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa pemilih yang sudah meninggal ataupun berada di luar kota telah dipergunakan namanya untuk mencoblos.

Ali menjelaskan, sebagai gambaran terdapat jumlah pemilih dalam DPT di TPS 2 Desa Tanjung Una, bukti TE adalah 393 orang, sehingga surat suara yang diterima KPPS adalah 403 suara dimana pengguna hak pilih dalam DPT adalah 279 orang, sehingga pemilih dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah 114 orang. Berbeda halnya apabila jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah sama 100 persen, maka jika terdapat nama-nama dalam DPT yang sudah meninggal atau berada di luar kota, patut diduga telah disalahgunakan.

“Sebaliknya, apabila jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya lebih besar daripada jumlah pemilih yang sudah meninggal atau berada di luar kota, maka dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan,” ungkan Ali sambil menyampaikan rinciannya yang dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Termohon dalam pokok perkara, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Termohon nomor 39 dan seterusnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut