Demo di Mabes, GPPI Desak Copot Kapolda Malut

  • Bagikan
Aksi GPPI mendesak poncopotan Kapolda Malut di Mabes Polri

JAKARTA – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemerhati Pilkada Indonesia (GPPI), mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian, segera mencopot Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Naufal Yahya karena diduga tidak netral dalam pemilihan gubernu dan wakil gubernur Malut 2018. Aksi pencopotan Kapolda Malut dilakukan di depan Mabes Polri, Rabu (1/8/2018).

Koordinator Lapangan, Abdul Tatuh S mengatakan, Malut sebagai salah satu daerah yang rawan akan konflik dalam Pilkada serentak yang diselenggrakan pada tanggal 27 Juni  2018, namun proses penyelengaraan berlangsung aman dan damai.

“Hal ini tentu terwujud dari kesadaran kolektif masyarakat dalam menjalankan demokrasi di negeri ini. Meski tersisa satu tahapan lagi, dimana KPU Provinsi Maluku Utara masih menunggu hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon Gubernur Abdul Gani Kasuba-Ali Yasin (AGK-YA) terhadap peraih suara terbanyak dalam pemilihan gubernur pasangan Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-RIVAI),” ungkapnya.

Spanduk Desakan Pencopotan Kapolda Malut yang dibawa masa aksi dari GPPI

Namun kedamaian itu mulai dikoyak oleh para penegak hukum, Kapolda Malut yang seyogyanya harus netral, kini terindikasi memihak ke salah satu calon gubenrnur. Langkah ini kian nyata diperlihatkan ke publik.

“Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kapolda Maluku Utara, mulai dari pemanggilan anggota KPU dan Bawaslu, dengan dalil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pemilu. Hal ini, tentu menimbulkan kecurigaan besar dari kami, bahwa Kapolda dengan segala kewenangan dan kapasitas ingin menyandera demokrasi di Maluku Utara,” jelasnya.

Bertolak dari semua permasalahan di itu, GPPO mendeak Kapolri agar segera mengambil beberapa   tindakan diantaranya, mengganti Kapolda Malut secepatnya, mengevaluasi kerja-kerja Kapolda Maluut dalam mengawal agenda demokrasi

“Kami juga meminta Kapolri memberikan sanksi yang tegas kepada anggota Kepolisian di Polda Maluku Utara yang terlibat langsung dalam upaya merusak  tatanan demokrasi di Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.

Massa aksi kemudian hearing dengan salah satu pejabat Divisi Humas Mabes Polri, di dahapan mass aksi, Mabes Polri berjaji bakal segera menindalanjuti aspirasi rakyat Malut melalui GPPI ini. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut