LPJ TPID se-Halbar Masih Nol Persen

  • Bagikan
Pertemuan dengan agenda penyelarasan RKTL pelaksanaan PID tahun 2018 digelar di Kantor KPW IV Malut

TERNATE – Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa (PPID) tahun 2017 Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) se-Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), hingga kini masih nol persen. Jika tidak, akan mempengaruhi pencairan DOK tahun ini.

“Berdasarkan data kami, LPJ TPID Halbar sampai masih nol persen. Entah apa masalahnya, kami juga belum ketahui,” ungkap, Sekretaris PPK Satker Dekosentrasi Provinsi Malut, Iksan Tanaba saat pertemuan dengan Konsultan Pendamping Wilayah (KPW) IV Provinsi Maluku Utara, Selasa 31 Juli kemarin.

Pertemuan dengan agenda penyelarasan RKTL pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) tahun 2018 digelar di Kantor KPW IV Malut dipimpin Plh Korprov Abdullah Ismail.

Menurut Iksan, pencairan DOK tahun ini bisa dilakukan jika DOK tahun sebelumnya sudah dipertanggung jawabkan. Sebab, LPJ merupakan salah satu syarat pencairan.

“Bagaimana DOK tahun ini dicairkan jika tahun sebelumnya belum dipertanggungjawabkan,” tegas Iksan.

Tim Inovasi Kabupaten (TIK) setempat diminta segera melakukan verifikasi kelengkapan LPJ dimaksud, mengingat salah satu tugas TIK adalah melakukan hal tersebut.

“Sebetulnya ini tugas TIK yang melakukan verifikasi. Setelah diverfikasi baru disampaikan ke kita. Dan itu sederhana saja,” terang Iksan.

Selain LPJ, Halbar juga  salah satu daerah yang progres PID paling terlambat. Berdasarkan data KPW IV, sejauh ini review SK kelembagaan (TIK dan TPID) belum dilaporkan, termasuk dokumen pembelajaran.

“Bukan hanya LPJ, seluruh tahapan, laporan review SK TIK dan TPID sampai sekarang belum kami terima,” kata TAM Pengelolaan Pengetahuan PID Malut, Zulkifli Hi Saleh dalam pertemuan itu.

Ia mengatakan, tahapan PID adalah satu rangkaian, jika tahapan sebelumnya belum jalan, otomatis akan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Padahal, pihaknya sudah menyampaikan surat resmi perihal itu.

Di antaranya, dokumen pembelajaran (capturing), percepatan pembentukan atau review TIK dan TPID, percepatan MoU PPK dekon dengan TIK dan TPID pencairan DOK tahap I 75 persen (sekama 75%-25%) dan, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa sebagaimana RKTL PID 2018.

Dari 9 kabupaten/kota, SK TIK dan TPID Malut yang sudah selesai adalah Halsel, Halut  dan Tikep. Artinya, TIK dan TPID ketiga daerah tersebut akan didahulukan melakukan MoU dengan satker bila LPJ DOK mereka sudah selesai.

“Penandatanganan MoU dilakukan paralel, didahulukan bagi yang sudah selesai, dan ketiga daerah itu berpeluang melakukan MoU duluan bila LJP sudah selesai,” jelas Mahmud Madilis, TAM Peningkatan Kapasitas PID Malut.

Untuk Taliabu, Sula dan Haltim kini sudah 75 persen, sementara Morotai, Halteng dan Halbar belum dilaporkan progresnya sama sekali alias nol persen. Padahal, deadline semua tahapan mulai Juli hingga Agustus ini.

“TA wajib fasilitasi semua tahapan PID, termasuk LPJ DOK 2017,” jelasnya.

DOK PPID merupakan bantuan pemerintah yang difokuskan pada Program Inovasi Desa (PID) yang diluncurkan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dalam pertemuan itu, salah satu agenda yang disepakati dilaksanakan dalam waktu dekat adalah sosialisasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) tingkat provinsi dan rapat koordinasi PID dengan peserta OPD terkait kabupaten/kota.

“Kita jadwalkan sosialisasi P2KTD dan rakor PID dilaksanakan 6 sampai 8 Agustus,” ucap Iksan.

Iksan menambahkan, sebelum surat udangan dilayangkan, pihaknya akan menyurat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) kabupaten/kota untuk memastikan LPJ DOK selesai.

“Kita berharap saat sosialisasi dan rakor nanti mereka sudah dibawa, termasuk Halbar,” harapnya. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut