KTP Warga 6 Desa Versi Halbar Diduga Ilegal

  • Bagikan
Anggota KPU Malut, Buchari Mahmud dan Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan saat sidang di Mahmakamah Konstitusi beberapa waktu lalu

JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilgub Maluku Utara (Malut) yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) Rabu 1 Agustus kemarin, membuka lembaran baru terkait keabsahan adminitrasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki warga 6 desa versi Halmahera Barat (Halbar). Kemiliki KTP warga 6 desa ini diduga ilegal karena tidak tercatat dan tidak akui Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.

Berawal dari Hakim Anggota, Maria Farida Indrati menanyakan yang dipermasalahkan mengenai Halmahera Utara dan Halmahera Barat, dimana Pemohon selalu mengatakan Jailolo Timur, tapi kemudian KPU berdasarkan peraturan menyatakan Kao Teluk. Jika melihat UU pemekarannya, mulai UU nomor 1 tahun 2003 tidak ada nama Halbar.

Anggota KPU Malut, Buchari Mahmud yang diberikan kesempatan menjawab pertanyaan majelis menjelaskan, Kabupaten Halbar berdasarkan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Malut, nama kabupaten sebelumnya Kabupaten Malut, kemudian dimekarkan Kabupaten Malut menjadi provinsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu, ibu kota Kabupaten Halbar semula dipindahkan ke Jailolo.

“Nama Kabupaten Malut yang induk sebelumnya itu diubah menjadi Kabupaten Halbar, sehingga dia merupakan kabupaten induk Malut sebelumnya masih dibawah Provinsi Maluku,” kata Buchari.

Buhari mengatakan, pemekaran Kabupaten Halbar dan memekarkan Kecamatan Jailolo Timur dengan mengambil 6 desa dari Kao Teluk, sebetulnya tidak pernah dicatat di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian DP4 yang diberikan berupa data potensial pemilih, 6 desa masuk wilayah hukum Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara (Halut).

“Perlu kami jelaskan juga memang karena Kabupaten Halmahera Barat menganggap bahwa ada penduduk di Kecamatan Jailolo Timur yang notabenenya itu dalam 6 desa itu, maka memang ada sebagian warga yang diterbitkan KTP Halmahera Barat, tapi alamat domisili itu adalah alamat domisili dari wilayah hukum KPU Halmahera Utara. Sehingga kami memang DPT-nya itu tetap dilaksanakan oleh PPK dan PPS yang dilakukan oleh Kecamatan Kao Teluk,” ungkap Buchari.

Dimekarkan Jailolo Timur yang dilakukan Pemda Halbar, setelah pemekaran UU 2003, tetapi tidak pernah tercatat di Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi, sebetulnya kami juga tidak begitu paham karena ini konflik pemerintah, ya, di dalam internal pemerintah,” tegasnya.

Hakim Maria kembali bertanya, jadi sampai sekarang kalau Pemohon tetap mengatakan Jailolo Timur dan KPU dan Bawaslu mengatakan sebagai Kao Teluk itu enggak masalah, begitu?

Buchari menegaskan, Jailolo Timur, KPU tidak ada di dalam nomenklatur, itu bagi pemerintah (Pemda Halbar) menyatakan Kecamatan Jailolo Timur. Tapi dari KPU itu mengikuti struktur pemerintahan yang ada itu dalam undang-undang dan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah Kecamatan Kao Teluk itu terdiri dari 11 desa termasuk dengan yang 6 desa versi Halbar.

Komisioner Bawaslu Malut, Aslan Hasan juga menambahkan soal 6 desa Bawaslu dan KPU mengikuti penegasan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nah, di dalam 2 instrumen hukum itu menegaskan bahwa 6 desa itu masuk pada wilayah Kecamatan Kao Teluk.

“Kalau kita lihat historinya, Kecamatan Kao Teluk ini juga kecamatan pemekaran, sebelum mekar, dia dulu itu adalah Kecamatan Malifut. Nah, di Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 itu menjelaskan wilayah Halmahera Utara itu terdiri dari sekian kecamatan salah satunya adalah Kecamatan Malifut itu. Nah, Kecamatan Malifut itu kemudian mekar lagi dan menjadi Kecamatan Kao Teluk, di Kecamatan Kao Teluk itu terdapat 11 desa dimana di dalamnya terdapat 6 desa itu,” tambah Aslan.

Menurut Aslan, 6 desa ini penduduknya bercampur, sebagian ingin masuk Halbar, ada sebagian warganya tetap di Halut. Oleh karena pemerintah melalui penegasan Mendagri itu mencatat desa-desa dan kecamatan ini nomor induknya masuk dalam wilayah Kao Teluk, maka pelayanan adminstrasi pemilihan tidak mungkin dilakukan di wilayah Halbar.

“Jadi, kita tidak mungkin melakukan pelayanan pemilihan dengan administrasi pemerintahan yang tidak diakui oleh pemerintah, Yang Mulia. Jadi, itu penegasan kode wilayahnya itu ada di Peraturan Mendagri, wilayah itu masuk di Kecamatan Kao Teluk dan tidak ada Kecamatan Jailolo Timur, Yang Mulia. Bahwa ada sikap pemerintah Halbar menerbitkan KTP, kami tidak tahu itu ada KTP-nya, tetapi nomor induk kecamatan dan desanya itu yang oleh Kementerian Dalam Negeri tidak tercatat di sana (Halut), Yang Mulia,” pungkas Aslan.

Terkait sikap tidak memilih, sebenarnya berkaitan dengan partisipasi pemilih, bukan soal tidak dilaksanakannya fungsi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu sudah berupaya secara maksimal, mendata melakukan coklit. De facto-nya atau sebagian masyarakat yang mau masuk Halbar, tetapi dejure-nya penegasan UU nomor 1 dan Permendagri itu tetap mengakui wilayah itu masuk di Halut. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut