MK Minta Pemprov Malut Segera Selesaikan Sengketa 6 Desa

  • Bagikan
Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat

JAKARTA – Sengketa 6 desa antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) dan Halmahera Utara, menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK) karena tercatat sebagai ‘langganan’ persoalan dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Agar Pileg maupun Pemilu akan tidak bermasalan, MK meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin mengaku, sebelum tahapan Pilkada berlangsung, KPU dan Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Pemprov Malut untuk menyelesaikan konflik sengketa 6 desa, karena sengketa 6 desa ini sudah cukup lama dan tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Setiap momen pelaksanaan pemilu, pasti terjadi masalah.

Kami hanya meminta kepada pemerintah karena ini adalah kewenangannya pemerintah untuk menyelesaikan konflik 6 desa ini, agar kemudian tidak menghalangi proses penyelenggaraan pemilihan,” kata Muksin dalam sidang PHP Pilgub Malut, di Mahkamah Kontitusi Rabu 1 Agutus kemarin.

Mendengan penjelasan Muksin, Ketau MK Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang meminta Pemprov agar segera menyelesaikan persoalan warga 6 desa agar sesuai dengan aturan yakni Halmahera Utara (Halut). Sehingga Pileg dan Pilpres, persoalan seperti ini tidak terulang kembali.

“Nanti kalau Pileg dan Pilpres jadi masalah lagi ini, nanti itu yang Bawaslu dan KPU supaya bisa disampaikan berkoordinasi karena yang repot itu kalau anu kan, semuanya jadi repot, kan? Tolong itu disampaikan kepada pemerintah provinsi supaya segera bisa diselesaikan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada mestinya dia masuk di situ (Halbar), DPT-nya di situ (Halut), tapi status KPT-nya masih status KTP Halmahera Barat, dan itu menyulitkan jadinya,” harap Arief.

Menurut Arief, hal ini perlu dilakukan, karena sengketa Pemilu ditangani MK hanya berupa perselisihan tidak terkait dengan keabsahan KTP.

“Kita juga dalam perkara ini enggak bisa di dalam pertimbangannya drive supaya segera diselesaikan juga enggak bisa, kan? Karena ini kewenangan kita kan, perselisihan hasil. Bukan me-drive itu,” jelanya.

Meski persoalan ini sulit diselesaikan, bagi MK yang paling penting jangan sampai bahwa warga 6 desa versi Halbar dihalang-halangi menggunakan hak pilihnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Malut, Aslan Hasan menambahkan untuk 6 desa ini, di Pileg itu masuk di Dapil Halut dan kursinya dihitung kursi Halut, tidak pernah masuk di kursi Halbar, meski KTP Halbar.

“Ya, itu masalah sikap Pemerintah Halbar yang menerbitkan KTP atas masyarakat itu,” singkat Aslan. (Ajo)

  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut