Cuekin Sejumlah Masalah, KPMB dan Warga Demo DPRD Morotai

  • Bagikan
KPMB dan masyarakat Desa Daruba saat menggelar aksi di depan kantor DPRD Pulau Morotai, Senin (6/8/2018)

DARUBA – Sejumlah persoalan terjadi di Pemerinta Kabupaten Pulau Morotai pada kepamimpinan Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma, mulai dari dugaan pemalsuan laporan Dana Desa (DD) 2017, Pembangunan Waterfront City tanpa AMDAL, rencana penggusuran rumah warga dan pemalsuan dokumen APBD 2018. Namun rentetap porsoalan itu, nampaknya dicuekin DPRD sehingga menggugah kemarahan masyarakat.

Koalisi  Pemuda Morotai Bersatu (KPMB) dan masyarakat Desa Daruba yang sudah geram langsung melakuakan aksi demonstrasi terhadap DPRD yang dinilai cuek atas pelanggaran hukum Pemda Pulau Morotai. Padahal selaku wakil rakyat, seharusnya merespon pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan memanggil Pemda untuk dimintai klarifikasi karena telah merugikan masyarakat.

Koordinator Lapangan, Mujril mengatakan DPRD tidak mampu melihat kondisi daerah yang saat ini rentang kendalinya sangatlah fatal. Seharusnya DPRD bertindak menanggapi persoalan kepentingan rakyat yang dilanggar Pemda tersebut, bukan duduk diam tanpa memikirkan kepentingan rakyat.

“Sampai saat ini berbagai macam maslahah kenapa DPRD hanya diam, kasus tanda tangan palsu, anggaran DD dan Waterfront City, toh kenapa DPRD tidak membijaki persoalan ini lalu DPRD membisu. Kalian (DPRD) dipilih oleh rakyat dititipkan oleh rakyat bukan hanya duduk di gedung ini tanpa memikirkan sedikitpun kepentingan rakyat,” teriak Mujril pada orasinya di depan kantor DPRD Pulau Morotai, Senin (6/8/2018).

Selanjutnya rencana penggusuran lahan warga Desa Daruba oleh Pemda, yang nantinya merugikan masyatakat. Namun DPRD hanya diam membisu dan menonton tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyakat.

Sementara Ketua KNPI Morsel, Mulkan menuturkan beberapa masalah yang sampai saat ini tidak mampu diselesaikan, seharusnya DPRD memangil dinas terkait untuk menanyakan problem itu. Jika berindikasi pada pelanggaran hukum, wajib DPRD merekomendasikan ke aparat penegak hukum untuk memproses lebih lanjut.

“Sampai detik ini tidak ada satupun anggota DPRD membijaki persoalan ini, ini artinya apa DPRD tidak mengontrol persoalan yang sudah nyata-nyata bermasalah,” tergasnya.

Masa aksi kemudian menggelar hearing dengan anggota DPRD yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Rasmin Fabanyo. Dihadapan warga, Rasmin mengaku persoalan DD 2017 yang bersumber dari APBN,  pihaknya sudah menindaklanjuti dengan memanggil instansi terkait.

“Tanggal 9 kami akan memangil untuk minta kejelasan terkait dengan Dana Desa oleh DPMD dan BPKAD,” sebut Rasmin.

Sementara persoalan lain dilakukan Pemda, Rasmin berjanji DPRD akan bersama-sama masyarakat  mengawal hingga ada pertanggung jawaban hukum. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut