Kapolri Kembali Didesak Copot Kapolda Malut

  • Bagikan
Aksi desakan Pencopot Kapolda Malut yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/8/2018)

JAKARTA – Desakan pencopotan Kapolda Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol M Naufal Yahya terus dilakukan di Mabes Polri. Gerakan Pemerhati Pilkada Indonesia (GPPI) kembali menggelar demonstrasi mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengevaluasi jajaranya di Polda Malut.

Koordinaor Lapanga (Korlap) GPPI, Abdul Tatuh S mengatakan proses Pemilukada serentak 2018 yang berlasung 27 Juni lalu diikuti 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten berlangsung dengan aman tertib dan damai, terutama pada Pilkada Malut.

“Semua tahapan Pemilu, mulai dari pencoblosan, perhitungan suara, hingga pleno perhitungan suara berlangung dengan aman tertib dan damai. Namun kondisi aman dan damai itu kini telah tercederai oleh pihak yang tidak bertangung jawab,” kata Tatuh kepada wartawan, Senin (6/8/2018).

Sekalipun Pilkada berjalan dengan lancar, tetapi ditemukan berbagai intimidasi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Hal ini terjadi di Pilkada Malut, Kapolda Mulut dan beberapa aggotanya diduga melakukan intervensi, intimidasi kepada beberapa masyarakat dan penyelenggara Pilkada.

“Ada indikasi beberapa elit poltik yang kalah dalam kontestasi politik memanfaatkan pihak lembga negara yakni Polda Maluku Utara untuk melakukan intervensi terhadap pihak penyelenggara dan pengawasan Pemilu Maluku Utara, agar melakukan pemilihan ulang di beberapa tempat. Perilaku moral ini telah merusak nilai-nilai serta tatanan demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah, dan tentu sangat meresahkan masyarakat Maluku Utara,” tegas Tatuh.

Menurutnya, berbagai upaya yang dilakukan oknum jajaran Polda Malut, mulai  dari pemanggilan anggota KPU dan Bawaslu, dengan dalil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran Pemilu.

“Hal Ini, tentu menimbulkan kecurigaan besar dari kami, bahwa Kapolda dengan segala kewenanganyan dan kapasitasnya ingin menyandera demokrasi di Maluku Utara,” ungkapnya.

GPPI mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera mengambil langkah kongkrit terkait dengan indikasi keberpihakan oknum Polda Malut dalam proses Pilkada Malut.

“Kami mendesak Kapolri mengganti Kapolda Maluku Utara secepatnya, mengevaluasi kerja-kerja Kapolda Maluku Utara dalam mengawal agenda demokrasi,” harapnya.

Selain itu, GPPI juga meminta Ketua Bawaslu RI, Abhan untuk segera berkordinasi dengan dengan Kapolri, selaku sesama pimpinan lembaga Negara agar Polda Malut menghentikan pemeriksaan terhadap Bawaslu Malut. (rdx)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut