DPRD Halsel Temukan Sejumlah Proyek Fiktif dan Bermasalah

  • Bagikan
Komisi I DPRD Halsel saat meninjau pabrik es di Desa Gunange yang dibangun tahun 2015 namu di 2017 tidak dirahab

LABUHA – Komisi I DPRD Halmahera Selatan (Halsel) menemukan sejumlah pekerjaan proyek fisik fiktif dan bermasalah milik Pemda Halsel, saat melakukan monitoring program fisik dan evaluasi di beberapa kecamatan, yang dianggarkan dalam APBD Halsel 2017.

Ketua Komisi I DPRD Halsel, Adbudllah Madjid berharap agar Buapati  Bahrain Kasuba, segera melakukan evalusi kinerja pimpinan SKPD yang kerjanya bobrok dan hanya menghamburkan uang tanpa ada  keuntungan di masyarakat.

“Bupati harus tegas, bila perlu langsung diganti jangan lagi dipelihara, SKPD seperti itu membuat nama bupati rusak,” kata Abdullah Madjid kepada KabarMalut saat dikonfirmasi di kantor DPRD Halsel, Selasa (7/8/2018).

Sambung Abdullah, masyarakat sangat membutuhkan sentuhan langsung pemerintah, hanya saja penyelenggara pemerintah yang tidak becus dan tidak bertanggung jawab sehingga anggaran yang dialokasikan hingga miliar untuk kepentingan masyarakat tidak bermanfaat di masyarakat.

“Ini sangat disayangkan anggaran begitu banyak tapi tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.” ujar Politisi PAN itu.

Selai itu, Abdullah meminta Bupati Bahrain mengambil sikap tegas menindak piahk rekanan yang bekerja asal-asalan.

“Bupati harus evaluasi pihak rekanan yang tidak becus bekerja,” pungkasnya.

Proyek fiktif dan bermasalah tersebut diantaranya, di Kecamatan Bacan Barat Desa Nadong, pekerjaan pembangunan 3 Ruang Kelas Belajar (RKB) SMP Islam Ompu, tapi kenyataan di lapangan hanya 1 RKB yang dibangun, sehingga menimbulkan hutang. Kemudian di Kecamatan Kayoa Selatan Desa Sagawele, pembangunan talud panahan ombak pada dokumen kontrak 150 meter tetapi fakta dikerjakan hanya 95 meter.

Sedang di Desa Laluin, pembangunan jalan titian tidak sesuai dengan volume dokumen kontrak. Selain itu, material yang telah ditentukan dalam Rencana Belanja Kerja (RAB) tidak sesui dan keterlambatan pekerjaan.

Begitu juga Kecamatan Kayoa Desa Gunange, pekerjaan rehab pabrik es, tetapi kenyataan di lapangan tidak ada pekerjaan sehingga dapat dikatakan fiktif. Kecamatan Kepulauan Batanglomang Desa Sawangakar, pembangunan 1 unit RKB SDN Sawangakar, pekerjaan belum 100 peresen, pencairan 80 persen sehingga meninggalkan hutang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kecamatan Kayoa Barat Desa Busua, pembangunan talud penahan ombak tahun anggaran 2017 dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut