Pempus Pending Usulan DAK 2019 Haltim Rp 574 M

  • Bagikan
Kepala Bappeda Haltim, Ricky Richfat

MABA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mengusulkan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusu (DAK) tahun 2019 ke Pemerintah Pusat (Pempus) sebesar Rp 847 miliar lebih, usulan tersebut Pempus baru mengakomudir sebesar Rp 175 miliar dan Rp 574 miliar masih dipending karena membutuhkan kelengkapan data. Sementara sisahnya sebesar Rp 98 miliar tidak bisa diakomudir dalam APBN 2019.

Kepala Bappeda Haltim, Ricky Richfat menjelaskan suluruh Pemda di Indonesia diberikan waktu perbaikan kelengkapan data usulan DAK, mulai tanggal 2-10 Agustus 2018, guna perbaikan verifikas usulan DAK 2019. Sebab dalam usulan tersebut, diberikan tiga tanda yakni tanda hijau, kuning dan merah.

“Kalau sudah tanda ijo, berarti seluruh kelengapan tidak ada yang kurang, tinggal nanti disingkrong dengan berapa ususlan nasional, sementara usulan yang diberi kode kuning berarti usulan itu masih dipending untuk kelengkapan data pendungkung, mislanya dalam hal ini kerangka acuan kerjanya, RAB-nya, master plannya atau SK Bupati terkait penentuan atau kesediaan lahan, maupun yang lainnya. Intinya kelengkan-kelengkapan yang belum bisa disajikan dalam usulan DAK itu, sementara kode mera itu, belum dianggap diusulkan pada 2019 atau usulan itu ditolak,” ujara Ricky kepada waratwan, Selasa (7/8/2018).

Untuk program usulan yang sudah diberi tanda hijau, dintruksikan untuk mengbackup kembali data-data yang akan diverifikasi di saat rapat tehknis dengan masing-masing kementerian atau lembaga dengan SKPD tehknis masing-masing. Semenatara usulan yang diberi tanda tanda kuning, jika Pemerintah melalui SKPD tehknis tidak melengkapi data-data yang diminta, maka itu bisa jadi warnah merah atau ditolak.

“Dari data usulan Pemkab Haltim itu yang sudah masuk ke kementerian dan sudah diberikan kode hijau, diangka Rp 175 miliar lebih, sementara tanda kuning atau  masih dipending untuk kelengkapan data-datanya  kurang lebih Rp 547 miliayar lebih, dan untuk usulan yang sudah atau ditolak untuk DAK 2019, yakni Rp 98 miliar lebih,” jelasnya.

Untuk itu, melalui  rapat dengan SKPD tehknis terkait yakni Dinas Pendidikan, Dinkes, PU-Jalan Bina Marga, PU PUR, Perhubungan, Perikanan, KB, Pertanian, RSUD, Ketahangan Pangan, Pariwisata, yang diselenggarakan di rauang eselon Kantor Bupati, diminta masinga-masing SKPD tehknis, paling lambat tanggal 8 Agustus sudah melengkapi data-data dianggap kurang.

“Yang masih diberi kode kuning, untuk secepatnya dilengkapi, karena diberikan waktu ke Bappeda hanya sampai pada  tanggal 10 jam 12 malam. Jadi data-data itu nanti  dimasukan ke aplikasi online krisan. Terus juga arahan dari Bupati agar masing-masing SKPD tehknis saling berkoordinasi terkait dengan data-data yang masih kurang, sebagai usulan DAK, baik 2019 maupun 2020,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut