Warga Daruba Tolak Rencana Penggusur Untuk Pembangunan Waterfront City

  • Bagikan
Warga Daruba yang sempat mengabuk di depan Kantor DPRD Pulau Morotai, atas penolakan rencana penggusuran untuk pembangunan Waterfront City

DARUBA – Puluhan warga Desa Daruba menolak rencana Pemerintah Pulau Morotai yang hendak menggusur rumah mereka untuk dibangun Waterfront City, warga mendatangi kantor DPRD dan sempat mengamuk. Para warga kemudian ditemui Ketua DPRD, Fahri Haerudin Fahri untuk dilakukan hearing bersama dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh pihak BAPPEDA, BLH dan Dinas PU.

Salah seorang warga Desa Daruba, Iskandar Noho mengaku rumahnya ingin dibongkar untuk dijadikan kawasan Waterfront City, namun merasa tersinggung dengan ulah Bupati Morotai Benny Laos di muka umum yang meminta agar segera dibongkar rumah para warga.

“Kami masyarakat merasa  tersinggung dengan penyampaian bupati di muka umum yang langsung main suruh bongkar, kami memang bodoh, tapi ini hak kami, rumah kami setidaknya selaku Bupati  memberikan kami pemahaman dulu terkait dengan pengusuran ini,” kata Iskandar dalam hearing, Rabu (8/8/2018).

Apalagi penyataan bupati mengaku jika ada perlawanan warga untuk dibongkar rumahnya bakal dipidana penjara selama 5 tahun. Masyarakat merasa tersinggung dan berjanji tidak akan memberikan izin untuk membongkar rumah mereka.

“Kenapa  langsung melakukan statemen bahwa kalaupun ada ancaman dari warga yang rumahnya ingin digusur maka akan dipenjara 5 tahun,” jelasnya.

Suasana hearing Warga Daruba dengan DPRD dan Pemda Pulau Morotai

Iskandar mengaku, masyrakat Daruba tidak ingin pindah dan tidak setuju Desa Daruba digusur pemerintah untuk pembangunan Waterfront City.

“Jika pemerintah mau gusur maka yakin kami katakan sikap kami akan melakukan sejarah baru, nyawa kami akan jadi taruhan kami  masyrakat Daruba,” tegasnya.

Para warga berjanji bakal membangun posko untuk menutup akses pembagunan Waterfront City, warga telah bersepakat menolak reklamasi pantai serta pembangunan Waterfront City.

Sementara itu, Ketuad DPRD Pulau Morotai, Fahri Haerudin Fahri mengusulkan jika masyarakat setuju rencana pembangunan Waterfront City, maka pemerintah harus lebih dulu membangun rumah para warga yang bakal digusur secara parmanen baru dilakukan relokasi untuk pembangunan Waterfront City.

“Pemerintah bangun dulu semua rumah semua sudah lengkap baru masyarakat pindah, kalaupun belum ada lengkap maka jangan dulu pindah,” harapnya.

Fahri juga meminta pihak Pemerintah Daerah harus membangun rumah warga secara parmanen, baru bisa dilakukan pembongkaran, jika sudah ada kesepakatan dengan warga yang terkena gusur.

“ 17 KK ini kami minta pemerintah bangun rumah sudah parmanen baru bisa dibongkar,” terangnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut