Sejumlah Tower Milik Provider Bermasalah

  • Bagikan
Ilustrasi: Tower milik salah provider di Kota Ternate

TERNATE – Sejumlah tower milik provider di Kota Ternate dinilai bermasalah, karena tidak memiliki izin Operasional yakni izin prinsip dan izin membangun yang dikeluarkan instansi teknis yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly mengatan pembangunan Tower harus sesuai dengan penataan ruang, sehingga harus ada izin terlebih dahulu oleh DPMPTSP.

“Biasanya pengusaha yang membangun tower baik BTS maupun jenis tower lainnya kebanyakan fisik bangunan, tetapi tower yang dibangun itu belum mendapatkan izin. Bahkan, umumnya pemasangan tower dilakukan lebih dulu baru diberikan izin, padahal tidak diperbolehkan,” kata Thamrin kepada wartawan.

Diskominfo sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, akan menertibkan izin mendirikan tower bermasalah itu. Jika belum memiliki izin maka provider dimintai tidak membangun lebih dulu.

“Jadi semua izinnya diurus sampai selesai baru dibangun fisik bangunannya,” tegasnya.

Menurut Thamrin, yang terjadi selama ini seluruh provider membangun terlebih dahulu baru diberikan izin seperti yang terjadi di Benteng Oranje.

“Saya harus tegaskan bahwa bagi yang melanggar akan diberikan sanksi dan yang melawan akan dicabut izinnya,” katanya.

Selain itu, tujuan dari langkah yang diambil untuk mengetahui letak dan tata ruang yang sudah diatur pemerintah, dan terhindar dari komplain masyarakat seperti yang terjadi di Kelurahan Dufa-Dufa dan semua administrasi sampai izinnya akan diatur.

Sementara itu, tower yang ada di Kota Ternate sudah tercatat sebanyak 60 terdiri dari radio, telkom, BTS, Indosat. Pihaknya akan konsentrasi dalam masa berlaku izin, jika surat tersebut diminta kepada yang bersangkutan untuk diperpanjang harus melalui Diskominfo.

“Jadi semua tower itu izin prinsipnya ada di Diskominfo, namun untuk membayar pajak dan lainnya langsung ke DPMPTSP,” tandasnya. (Ut/Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut