Kasus APBD Diambil Alih Polda, TAPD Saling Lempar Tanggung Jawab

  • Bagikan
Sekda Pulau Morotai, Muhammad M kharie

DARUBA – Setelah Polda Maluku Utara (Malut) mengambil alih kasus dugaan pemalsuan tandatangan anggota DPRD dalam dokumen APBD 2018 Pulau Morotai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kini saling lempar tanggungjawab. Terbukti Sekda Pulau Morotai, Muhammad M Kharie selaku Ketua Tim TAPD dan Sekertaris TAPD Abjan Sofyan enggan berkomentar banyak seputaran APBD yang digunakan Pemkab saat ini.

Sekda Muhammad M Kharie, mengaku tidak ada dua versi dokumen APBD 2018 Pulau Morotai, yang ada hanya satu dokumen tertangga 24 Desember 2017. Namun disingggung dokumen yang dimaksunya tidak ditandatangani unsur pimpinan DPRD, Sekda mengarahkan ditanyakan langsung ke pimpinan DPRD.

“Silahkan tanyakan ke pihak DPRD kalaupun mereka katakan bahwa tidak ada tanda tangan saat tanggal 24 Desember. Tidak ada tanggal 13 Desember itu, tidak ada,” kata Sekda kepada sejumlah wartawan, Selasa (14/8/2018).

Sementara Sekertaris TAPD Pulau Morotai, Abjan Sofyan enggan mau menanggapi dugaan tersebut, Abjan meminta awak media menanyakan langsung ke Kadis Keuangan.

“Tanyakan langsung ke Kadis Keuangan, karena menyangkut dengan dokumen dan penganggaran keuangan yang lebih tahu,” singkat Abjan.

Kadis Keuangan Pulau Morotai, M Umar Ali mengaku penggunaan APBD yang kini berlangsung sebelumnya sudah dibahas sesuai mekanisme. Sehingga tidak bermasalah lagi keabsahannya.

“Yang jelas kami gunakan APBD yang telah dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme,” ungkap Umar.

Ditanyai dokumen APBD yang digunakan tertanggal 13 atau 24 Desember, Umar lagi-lagi beralasan APBD digunakan sesuai prosedur. Bahkan, dirinya mengarahkan tanyakan ke ke Sekda, Muhammad M Kharie Sebagai Ketua TAPD dan Abjan Sofyan sebagai Sekretaris TAPD.

“Soal dokumen APBD bukan ranah saya, kalau kalian tanya soal pencairan anggaran barulah itu ranah saya,” singkatnya.

Wakil Ketua DPRD Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo mengatakan dokumen APBD yang digunakan sekrang yakni tertanggal 13 bukan tanggal 24 Desember 2018, karena tanggal 24 Desember selaku pimpinan DPRD tidak pernah menandatangani.

“Kalau tanggal 24 Desember saya tidak tahu, mungkin Pemda sudah rebus (ubah) dokumenya,” ungkapnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut