DKP Morotai Larang Pengusaha Lokal Beli Ikan Tuna

  • Bagikan
Koordinator Kafan Pulau Morotai, Sabihin Ashar

DARUBA – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pulau Morotai, melarang sejumlah pengusaha lokal di Morotai untuk membeli ikan tuna hasil tangkapan para nelayan. Larangan ini dilakukan agar pembelian ikan diambil alih oleh salah satu pengusaha swasta yakni PT Harta Samudra, milik Robert  yang tak lain ipar Bupati Beny Laos.

Koordinator Forum Aspirasi Nelayan (Kafan) Kabupaten Pulau Morotai, Sabihin Ashar mengaku Pemda Morotai melalui Kepala DKP, Suryani Antarani telah bersekongkol dengan salah satu pengusaha swasta untuk mematikan pengusaha ikan lokal. Terbukti, sejumlah skenario telah dibuat DKP agar pengusaha lokal tidak lagi membeli ikan di Morotai, dengan melayangkan surat ke pengusaha ikan di Desa Sangowo yang mempersoalkan TDP, SIUP, SITU milik pengusaha ikan.

“Ini dalam rangka memonopoli pasar di Morotai oleh Pemda Morotai, kaitannya untuk membuat monopoli pasar dengan memberikan ke salah satu perusahan swasta yakni PT Harta Samudra milik Robert, ipar Bupati Beny Laos,” kata Sabihin kepada KabarMalut, Minggu (19/8/2018).

Setelah surat itu dianggap gagal, DKP kembali melayangkan surat kedua yang isinya sama, namun alasan DKP dinilai sangat tidak masuk diakal. Seperti sertifikat kelayakan kapal, bukti pencatatan kapal perikanan, sertifikat cara pengelolaan ikan yang baik atau (CPIB) dan lainnya.

“Saya mau jelaskan sertifikat kelayakan kapal itu kewenangannya di nelayan, bukan ke pada pembeli ikan,  bukti pencatatan kapal itu tugasnya dinas yang buat, dan itu tidak ada kaitannya dengan pembelian. Karena ini masalahnya di nelayan dan itu tugas dinas perikanan, CPIB itu kewenangan karantina, tapi masih tahap sosialisasi belum bisa berlaku di Morotai, saya sudah koordinasi denga pihak karantina, mereka masih tahap sosialisasi,” jelasnya.

Bahkan, yang paling nyata, sebut Sabihin, cara lain dilakukan DKP untuk mematikan langkah pengusaha ikan lokal ini dengan mencegah kapal pembeli ikan yakni kapal PT Nutrindo untuk tidak boleh masuk ke Morotai. Bahkan kostor 200 ton yang berada di Daeo milik pemerintah, hanya digunakan oleh ipar  Bupati, dan empat koperasi di Morotai yang bernaung di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga didesak untuk masuk ke PT Harta Samudra.

“Kami menilai Kadis gagal paham, harus copot, kalau tidak dicopot maka perikanan Morotai akan rusak,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut