KTP Masih Halbar, Hakim: Kepala Desa Mesti Patut Pada Aturan

  • Bagikan
Suasana sidang PHP Pilgub Malut di Mahkamah Konstitusi, Senin (20/8/2018)

JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Perhitungan (PHP) Pilgub Malut, kembali dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Keterangan Kemendagri. Sidang yang dipimpin langsung Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, sempat menyinggung persoalan warga enam desa versi Halmahera Barat (Halbar) yang tidak mau menyalurkan hak politiknya pada Pilgub 2018 karena DPT tercatat di wilayah Halmahera Utara (Halut).

Bermula ketika salah satu saksi pasangan calon, Abdul Ghani Kasuba-M Al Yasin Ali (AGK-YA) yakni Kades Bobane Igo, Abdullah Fara memberikan keterangan mengaku, warga enam desa yang memiliki identitas kependudukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Halbar, tidak mau memilih pada Pilgub Malut 27 Juni 2018 lalu karena DPT mereka masuk wilayah KPU Halut. Warga bakal memilih jika dilayani oleh KPU Halbar sesuai indentitas kependudukan yang dimiliki selama ini.

“Prinsipnya masyarakat punya kehendak leluhur dapat memilih pada pelaksanaan Pilgub, namun kehendak leluhur masyarakat harus dilayanai KPU Halbar, karena sesuai identitas kependudukan sejak turun-temurun sebelum adanya pemekaran beberapa kabupaten di Malut dan sesudah pemekaran 2003, masyarakat enam desa memiliki KTP dan KK Halbar,” kata Abdullah kepada majelis hakim dalam persidang, Senin (20/8/2018).

Hakim kemudian mempertanyakan, apakah warga enam desa tidak mau memilih atau tidak dapat memilih, Abdullah mengaku warga tidak mau memilih karena DPT masuk dalam wilayah Halut dan dilayani KPU Halut. Warga bakal memilih jika dilayani KPU dari Halbar sesuai identitas kependudukan.

“Sebagai Kades kami mengajak dan mengarahkan tetapi masyarakat tidak mau menggunakan hak pilih berdasarkan identitas kependudukan Halbar,” jelasnya.

Kepada Abdullah, Hakim Arief Hidayat mengatakan, sebagai kepala desa kenapa tidak meminta seluruh warga untuk mengalihkan kependudukan ke Halut setelah enam desa tersebut dimekarkan masuk pada wilayah Halut atau secara sosiologis Kades menghendaki tetap di Halbar.

“Secara sosiologis masyarakat berkehendak tetap berada pada Kabupaten Halmahera Barat. Dan yang masih memiliki KTP elektronik Halbar sebanyak 3 ribu lebih,” ungkap Abdullah.

Sementara data DPT KPU Halut, jumlah DPT enam desa masing-masing, Bobane Igo, Pasir Putih, Tetewang, Akelamo Kao, Akesahu Gangsung dan Dum-Dum secara keseluruhan sebanyak 5 ribu lebih. Jika membandingkan keterangan Abdullah, maka sebanyak 2 ribu lebih data kependudukanya sudah menyesuaikan ke Halut.

“Wilayah bapak (Abdullah) sudah Halmahera Utara, bapak ini Kepala Desa mesti patut pada aturan, kalau aturannya sudah warga utara ya utaralah. Mestinya bapak memberikan contok kepada warganya, kalau kepala desa sendirinya begitu, gimana warganya mau,” tegas Hakim Aswanto.

Aswanto menjelaskan,  selaku Kades harusnya mengajak warganya untuk menyesuaikan identitas sesuai wilayah yang diakui sekarang berdasarkan aturan pemekaran.

“Sebagai Kades harusnya memberikan contok karena ini aturan,” ulang Aswanto.

Namun Abdullah menjawab, dirinya takut mengajak warga untuk memilih di wilayah Halut karena KTP yang dimiliki mereka hingga sekarang masuk tercatat pada Halbar.

“Kita juga berfikir agar takut-takut juga, identitas kita Halmahera Barat terus kita memilih di wilayah lain begitu, sementara kita identitas kendudukan Halmahera Barat,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut