Tak Ditempati, Pemda Selalu Anggarkan Pemeliharaan Rumdis Bupati

  • Bagikan
Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Halsel yang terletak di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan

HALSEL – Meski Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba tidak menempati Rumah Dinas (Rumdis) yang terletak di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan. Namun, anggaran pemeliharaan untuk Rumah Dinas selalu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Halsel.

Salah satu sumber terpercaya di internal Pemkab Halsel mengatakan, anggaran operasional Bupati dan Wakil Bupati setiap tahun dianggarkan sudah termasuk pemeliharaan rumah dinas, anggaran itu melekat di Bagian Umum Setda Halsel.

“Untuk Bupati itu kalau tidak salah operasionalnya dikisaran Rp 4 miliar dalam setahun, sementara untuk Wakil dikisaran Rp 3 miliar dan anggaran itu sudah termasuk pemeliharaan Rumah Dinas dan seisinya,” ungkap sumber  yang namanya enggan mau dipublikasi tersebut, Kamis (23/8/2018).

Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Halsel, Gufran Mahmud mengatakan, anggaran Rumdis Bupati Halsel ini pihaknya sudah mengkonfirmasi ke Sekretaris Daerah (Sekda) Surya Helmi Botutihe dan mengakui bahwa ada anggaran tersebut.

“Dalam rapat kita (DPRD) tanyakan dan Sekda akui bahwa Rumdis Bupati itu dianggarkan, tetapi hanya tahun 2016 saja, untuk 2017 dan 2018 tidak dianggarkan lagi,” ujar Gufran dikonfirmasi sejumlah wartawan di ruang Bagian Keuangan DPRD Halsel

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis ketika dikonfirmasi  mengatakan, harus dipastikan betul apa uang yg berasal dari APBD untuk pemeliharaana rumah jabatan tetapi digunakan lain, selain itu, misalnya memelihara rumah pribadi, miliki bupati dan digunakan oleh Bupati.

“Saran saya, Bupati segera ambil sikap untuk menjelaskan soal ini, sekali lagi terlalu bereisiko. Sebab, tidak ada dalam ilmu hukum keuangan yang bisa digunakan untuk membenarkan tindakan serupa,” tegas Margarito.

Menurutnya, kasus ini pernah terjadi  pada salah satu Kabupaten di Papua, Bupatinya dipersalahkan secara Hukum. Padahal, dalam kasus di Papua itu, Bupati tidak mengetahui sama sekali kalau uang yang digunakan merenovasi rumah milikinya yang digunakan sebagai rumah dinas. Bupati dalam kasus tidak mengetahui  kalau ada kebijakan pemeliharaan rumahnya. Tidak dalam APBD pemeliharaan rumah pribadi yang digunakan Bupati.

“Itu sebabnya, sekali lagi saya sarankan kepada Bupati Halsel, Bahrain Kasuba untuk segera mengambil  yang sungguh-sungguh selaras dengan Hukum. Bila tidak segera dilakukan, maka tindakan itu sama dengan mengundang Polisi dan Jaksa,” pungkas Dosen Tata Negara Unkhair Ternate ini. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut