Mahfud Akui Reklamasi Pantai Daruba Tanpa Amdal

  • Bagikan
Kepala DLH Pulau Morotai, Mahfud Tuasikal

DARUBA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pulau Morotai, Mahfud Tuasikal mengaku reklamasi pantai Daruba untuk  pembangunan Woterfront City tanpa memiliki dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).  Reklamasi hanya menggunakan dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) karena skala wilayah dianggap kecil.

“Dokumennya sudah dibuat sejak Januari kemarin,  dokumennya tidak menggunakan Amdal, tapi hanya menggunakan dokumen UKL dan UPL karena wilayahnya kecil,” kata Mahfud saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (28/8/2018).

Menurutnya, reklamasi Pantai Daruba sudah sesuai mekanisme karena penyusunan UKL-UPL dibahas bersama bahkan melibatkan pihak akademisi serta pemerintah desa.

“Dalam penyusunan UKL-UPL pun kita sudah libatkan semua intansi terkait, termasuk akademisi dari Kampus Unipas, bahkan ada lima Kepala Desa di Morsel kita undang,” tegasnya.

Meski begitu, Mahfud mengaku kini reklamasi untuk pembangunan Woterfront City sedikit mengalami kendala terkait adanya regulasi baru yang mengatur tentang reklamasi. Dimana, setiap ijin lingkungan untuk reklamasi, semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

“Olehnya itu, dokumen UKL-UPL yang sudah dibuat itu, dievaluasi kembali oleh pemerintah provinsi.  Jika dalam evaluasi tersebut, dokumen UKL-UPL yang dibuat oleh kabupaten itu masih belum lengkap, maka akan diganti dengan dokumen yang namanya Dokumen Pengelolah Lingkungan Hidup (DPLH) sebagai dokumen pengganti,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut