Tak Miliki Izin, Diskominfo Bakal Segel Tower di Jiko Malamo

  • Bagikan
Kepala DisKominfo Kota Ternate, Thamrin Marsaoly

TERNATE – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Ternate, bakal menyegel  pembangunan Tower di Kelurahan Takome tepatnya di jalan masuk Wisata Jiko Malamo. Penyegelan dilakukan karena tower tersebut tidak memiliki izin Teknis dan Prinsip dari Diskominfo dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari DPTMPST Kota Ternate.

Kepala DisKominfo Kota Ternate, Thamrin Marsaoly mengatakan, tower di wisata Jiko Malamo itu tidak diketahui pemiliknya, karena proses pembangunannya belum memiliki izin, baik itu izin IMB mau pun izin teknis dari Dinaskominfo Kota Ternate.

“Para Depelover pengembang ini kami tidak tau siapa yang membangun, jadi kami menganggap keberadaan tower ini ilegal karena hingga saat ini belum ada izin resmi dari Dinaskominfo sebagai syarat membangun tower. Jadi kesimpulannya tower ini ilegal,” ujar Thamrin  kepada KabarMalut di Press Room Kantor Wali Kota Ternate, Rabu (29/8/2018).

Menurutnya, pembangunan tower harus melewati tahapan dan mekanisme baik itu IMB dan izin prinsip sebagai syarat mutlak untuk pembangunan. Namun sampai hari ini proses izin prinsipnya belum pernah dilakukan.

“Karena tidak memiliki satu pun izin, maka dalam waktu dekat kami akan melakukan penyegelan dan menghentikan pembangunan, tower ini walau pun pembangunan sudah 100 persen dan saya tidak akan memberikan izin,” tegasnya.

Izin prinsip yang menjadi syarat yang harus dimasukan ke Disnaskominfo, pertama surat tanah yang dimiliki oleh perusahan atau surat sewa menyewa antara pihak perusahan dan pemilik tanah, kemudian batas-batas tanah serta izin masyarakat setempat, sehingga Diskominfo tahu. Sejauh ini, DPTMPST juga belum menerbitkan IMB tower tersebut.

“Hal ini menjadi kebiasaan buruk sebab kita disini kalau mau melakukan pembangunan nanti bangunan tersebut jadi terlebih dahulu baru melakukan pengurusan izin, seharusnya kita balikan bahwa kita harus melakukan semua pemberkasan izin terlebih dahulu,” jelasnya.

Tamrin menambahkan, seharunya sebuah bangunan sebelum dibangun harus memiliki izin terlebih dahulu, bukan membangun lebih dulu baru dilengkapi pengurusan izin dari belakan. Jika ini yang dilakukan, maka Diskominfo menganggap bangunan yang sudah terlanjur dibangun merupakan ilegal dan harus dibongkar paksa.

“Kalau pun ketegas saya ini tidak diindahkan pihak pemilik tower, maka saya tidak segan-segan melaporkan yang bersangkutan di polisi, karena ini menyalahi aturan,” pungkasnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut