Ratusan Nelayan Morotai Protes Kehadiran PT Harta Samudra

  • Bagikan
Aksi protes ratusan nelayan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Nelayan (Fanel) di depan Kantor Bupati Pulau Morotai

DARUBA – Kehadiran PT Harta Samudra, selaku pihak perusahaan yang bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), menuai protes. Aksi protes ini dilakukan ratusan nelayan yang tergabung dalam Forum Aspirasi Nelayan (Fanel) berlangsung di depan kantor DKP, kantor Bupati dan kantor DPRD Pulau Morotai.

Di kantor Bupati Pulau Morotai, massa membuka secara blak-blakan, dugaan monopoli yang dilakukan DKP bersama PT Harta Samudra yang terindikasi kuat masih memiliki hubungan keluarga dengan orang nomor satu di Morotai, Bupati Benny Laos. Diungkap massa aksi, penunjukan PT Harta Samudra untuk mengelola kostorik atau Tempat Penampungan Ikan di Sentral Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT) Desa Daeo, Kecamatan Morsel, syarat akan kepentingan, dengan tujuan, meraup keuntungan kelompok dan pribadi.

“Ini sangat tidak berdasar, sebab di dalam SPKT itu, hanya satu saja perusahaan swasta, bahkan ikan yang dibeli dari para nelayan pun terbilang sangat murah,” teriak Koordinator Lapangan (Korlap) Sabihin Asar, dalam orasinya, Selasa (4/9/2018).

Usaha ekonomi kerakyatan, seperti koperasi nelayan yang alokasi anggarannya bersumber langsung dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagimana mulai tumbuh dan mulai berkembang, telah diboikot Bupati Benny Laos.

“Izin usaha pengusaha lokal dicabut, tanpa alasan yang jelas. Selain itu, para pengusaha lokal sengaja dimatikan,” teriak Sabihin.

Karena itu, kata Sabihin, apa yang telah dilakukan Pemkab, jelas bertentangan dengan undang-undang nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

“Sementara kita para nelayan, diwajibkan untuk menjual ikan ke PT Harta Samudra dan dibeli dengan harga yang murah,” ulang Sabihin.

Menurutnya, para usaha nelayan juga terkadang dipersulit dalam setiap kepengurusan izin usaha, setelah berorasi hampir kurang lebih satu jam. Massa lalu bergerak menuju ke kantor DPRD, guna melakukan hearing secara bersama.

Kedatangan ratusan massa aksi ini diterima langsung Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Haerudin dan Wakil Ketua II, Rasmin Fabanyo, diikuti Kepala DKP Suryani serta perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hearing terbuka antara Nelayan dan DKP dan perwakilan dari DPMPTSP yang dipimpin Ketua DPRD Pulau Morotai, Fahri Haerudin

Dalam kesempatan itu, Suryani lalu menjelaskan kehadiran PT Harta Samudra membantu para nelayan untuk mencari pasar, baik ekspor maupun lokal.

“Jadi sebelum PT Harta Samudra ini beroperasi pada Juni lalu, semua badan usaha milik nelayan sudah kita undang untuk duduk bersama dan kita yang memfasilitasi,” kata Suryani.

Dia juga mengaku, kehadiran PT Harta Samudra merupakan bagian dari kerjasama dengan Pemkab, bukan berdiri sendiri sebagai perusahaan swasta yang murni.

“Dalam perjalanan atau tepatnya dalam kunjungan rombongan KKP beberapa waktu lalu, kami di Dinas lalu diberikan target produksi sebanyak 15 ton dalam sehari. Ini yang menjadi beban kita di dinas. Makanya kehadiran PT Harta Samudra bertujuan untuk menghidupkan SPKT, buat apa SKPT ada kalau tidak dimanfaatkan,” ungkapnya.

Suryani juga menjelaskan, harga pembelian ikan oleh PT Harta Samudra dari para suplayer atau nelayan, dibuka dengan harga tertinggi Rp 36 ribu.

“Ini justru lebih tinggi dibandingkan 2011 lalu yang hanya mencapai Rp 27 ribu dan Rp 33 ribu untuk harga tertinggi,” aku Suryani.

Karena itu, dirinya menyatakan, kehadiran PT Harta Samudra jangan ditafsirkan negatif atau bagian dari monopoli.

“Yang kita larang itu, ikan jangan dijual keluar, namun dijual ke PT Harta Samudra untuk mendukung pemanfaatan SPKT. Tapi yang terjadi sekarang kan, ikan banyak yang dijual keluar, sementara Morotai ini memiliki potensi hasil laut yang menjanjikan, sayang kalau tidak ada ekspor,” kata Suryani.

Disamping itu, Suryani juga membantah terkait adanya pencabutan izin usaha koperasi milik nelayan. Bagi Suryani, berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak PMPTSP dalam pendirian usaha, wajib mengantongi dokumen persyaratan utama, diantaranya SITU dan SIUP.

“Nah, sementara dokumen yang kita minta ini kan sampai sekarang belum dilengkapi, makanya koperasi yang ada bukan ditutup, namun kita masih menunggu kelengkapan administrasi. Kita di dinas tetap mengeluarkan rekomendasi pendirian usaha, namun adminstrasinya harus dilengkapi terlebih dahulu,” pinta Suryani.

Mendengar pernyataan Suryani dan tuntutan massa aksi, Rasmin Fabanyo langsung menyarankan agar pihak nelayan yang saat ini telah mendirikan koperasi, segera melengkapi administrasi pendirian usaha dan dimasukan ke DKP.

“Dan DKP, dengan sesegera mungkin, bisa mengeluarkan rekomendasi, sehingga usaha nelayan bisa berjalan, karena ini juga penting untuk mendukung kesehjateraan nelayan,” saran Rasmin.

Selain itu, dirinya juga berharap agar ada upaya kerjasama antar pihak koperasi nelayan bersama PT Harta Samudra.

“Makanya ini menjadi tanggungjawab pihak DKP untuk segera melakukan mediasi antara PT Harta Samudra dan para suplayer, dalam hal ini nelayan,” kata Rasmin.

Hal ini lantas disepakati, baik dari pihak DKP maupun kelompok usaha nelayan yang tergabung dalam Fanel. Sekadar diketahui sebelumnya, usaha koperasi yang hadir dalam kesempatan kemarin, yakni, Koperasi Tuna Pasifik dari Desa Sangowo, Kecamatan Mortim, Koperasi Tuna Taruna Selatan, Desa Daeo Majiko Kecamatan Morsel, Bubu Moro Desa Bere-Bere Kecamatan Morut dan Koperasi Jiko Rahmat, Desa Kolorai, Kecamatan Morsel dan puluhan nelayan di Morotai. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut