Sediakan Angkutan Murah dan Gratis, Organda Protes Kebijakan Pemda

  • Bagikan
Aksi para sopir angkutan umum yang tergabung dalam Organda di depan Kantor Bupati Pulau Morotai

DARUBA – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mempercepat perputaran ekonomi masyarakat dengan menyediakan angkutan umum yang tarifnya sangat murah bahkan gratis, untuk masyarakat yang domisilihnya jauh dari ibu kota, mendapat protes dan penolakan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda). Ratusan sopir angkutan umum menggelar aksi memprotes kebijakan Pemda yang dinilai mengurangi pendapatan mereka.

Massa aksi dari Organda ini, menuntut Pemkab Pulau Morotai segera menghentikan aktifitas angkutan Bus Damri dan angkutan murah serta gratis milik Pemda dengan memodifikasi mobil truk layaknya angkutan umum untuk melayani masyarakat yang dioprasikan di beberapa kecamatan.

Bagi mereka semenjak kehadiran angkutan murah dan gratis, pendapatan mereka (sopir angkutan umum) menurun drastis. Olehnya, mereka mendesak kepada Pemkab agar segera menghentikan pengoprasian mobil-mobil tersebut.

“Angkutan gratis dan angkutan umum seperti mobil Tanjung Sopi dan cs-nya yang tidak tahu kepemilikannya itu, harus segera dihentikan, karena ini juga bertentangan dengan Permenhub, karena itu truk yang dimodifikasi, jadi tidak layak untuk dijadikan angkutan umum. Dan khususnya Bus Damri baiknya dijadikan sebagai mobil angkutan anak sekolah, jangan lagi penumpang, biar tidak mengurangi pendapatan sopir umum,” koar salah satu orator, Fadli Djaguna di depan Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis (6/9/2018).

Sekda Pulau Morotai, Muhammad A Karie ketika hearing dengan para Sopir Angkutan Umum

Setelah berorasi kurang lebih 1 jam lamanya, para sopir kemudian ditemui Sekda, Muhammad A Karie untuk dilakukan hearing. Di hadapan para sopir, orang nomor tiga di Pulau Morotai ini mengungkapkan alasan Pemkab membuat angkutan umum murah dan gratis, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu khususnya di wilayah yang jauh dari perkotaan. Terutama tarif angkutan umum dari Sopi ke Daruba yang mencapai Rp 150 ribu, kalau pergi-pulang masyarakat harus merogoh kocek Rp 300 ribu.

“ Jadi kalau masyarakat yang uangnya hanya Rp 500 ribu, mereka tidak berani ke Daruba, apalagi kalau hanya membeli terigu misalnya. Makanya Pemda sengaja membuat angkutan umum murah dan gratis, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Ini kan tujuannya juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” cetus Sekda.

Terkait Bus Damri yang beroperasi, Sekda juga menegaskan tidak serta merta harus dihentikan melayani masyarakat. Kehadiran Bus Damri merupakan salah satu kendaraan perintis yang sangat cocok untuk di wilayah Pulau Morotai.

“Kalau Bus Damri itu angkutan perintis dan itu berlaku teruma daerah seperti Morotai, maka tidak bisa dihentikan,” tambah Sekda.

Disisi lain, lanjut Sekda, pengaturan soal izin trayek untuk angkutan umum juga masih sulit untuk diatur, karena sebagian besar angkutan umum di Pulau Morotai masih menggunakan plat hitam. Sementara berdasarkan aturan, mobil penumpang harus menggunakan plat kuning.

“Tapi yang jelas kami akan tindaklanjuti semua tuntutan ini, dan ini akan saya sampaikan ke Bupati. Selanjutnya nanti kita buat rapat untuk mengatur semua, terutama soal tarif dan trayek,” tegasnya.

Kapolres Pulau Morotai, AKBP Michael Sitanggang  menambahkan, bila seluruh izin trayek maupun tarif sudah diatur, maka seluruh mobil penumpang wajib menggunakan plat kuning.

“Kalau ada angkatan penumpang masih pakai plat hitam, saya akan tindak tegas. Karena kalau kecelakaan, penumpang tidak akan dapat asuransi jika mobil anda plat hitam,” tegas Kapolres.

Hearing tersebut disepakati, akan dilakukan rapat bersama antara Pemda, Organda, aparat kepolisian, bersama seluruh instansi terkait, dengan menghadirkan langsung Bupati Benny Laos. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut