Kades Arumamang Diduga Salahgunakan Anggaran DD Ratusan Juta

  • Bagikan
Kepala Desa Arumamang, Akmal Rejeb

LABUHA – Dugaan penyalanggunaan anggaran Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kembali terjadi. Kali ini giliran Kades Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat, Akmal Rejeb dikeluhkan kinerjanya dalam pengelolaan ADD.

Sejumlah program kegiatan dianggarkan melalui DD dan telah dialokasikan pada APBDes 2017, tidak dilaksanakan Kades Rejeb, diantaranya  peningkatan kapasitas tenaga pendidik yakni insintif guru PAUD, SD SMP dengan jumlah guru 5 orang per bulanan RP  400.000 total Rp 24.000.000, peningkatan kapasitas kader posyandu desa berupa insintif kader posyandu dan perlengkapan posyandu Rp 15.000.000, bantuan kelompok nelayan untuk pengadaan jaring ikan lengkap sebanyak 45 set dengan nilai Rp 74.250.000, bantuan kelompok tani untuk pengadaan mesin parut kelapa 3 unit dan bibit kacang tanah 300 kilo gram dengan nilai Rp 21.000.000. Tidak hanya itu anggaran kegiatan peningkatan kapitas Kades senilai Rp 30.000.000 juga raib, nilai anggaran yang diduga disalahgunakan Kades Akmal Rejeb senilai Rp 164.250.000.

Akibat dari ulah Kades Akmal Rejeb tidak membayar insitaif para guru sehingga guru-guru tersebut berhenti.

“Setahu saya Dana Desa Arumamang tahun 2017 untuk pemberdayaan masyarakat ada pengadaan jaring ikan 45 set yang akan dibagi dalam 3 RT masing-masing RT 15 set dan pengadaan kacang tanah 300 kilo gram. Namun sampai saat ini Kades tidak pernah kasih datang itu barang,” ungkap salah satu Tokoh Agama Arumamang, Jasman Ali  kepada KabarMalut, Selasa (11/9/2018).

Untuk itu, Jasman dan seluruh masyarakat Desa Arumamang meminta kepada aparat penegak hokum baik Kejaksaan Negeri Labuha maupun Polres Halsel, segera melakukan penyelidikan dengan memanggil Kades Akmal Rejeb untuk diperiksa.

Selain itu, Wakil Ketua BPD Arumamang, Muksin Side mengaku tunjangan anggota BPD juga diduga telah ditilep oleh Kades Akmal Rejeb, karena selama 1 tahun 7 bulan Kades tidak membayar tunjangan anggota BPD.

“Hal ini sudah diketahui Kadis DPMD, Bustamin Soleman dan Kepala Inspektorat, Slamat Ak. Bahkan Kades juga sudah menandatangani pernyataan diatas meterai 6.000 di depan Kepala DPMD dan Kepala Inspektorat bahwa akan menyelesaikan tunjangan BPD dalam waktu satu bulan. Namun hingga saat ini Kades tidak membayar,” jelasnya.

Terkait hal ini, Kades Arumamang, Akmal Rejeb belum bisa dikonfirmasi karena berada di luar jangkauan.

Atas dugaan itu, DPRD Halsel melalui Ketua Komisi I mendesak BPD Arumamang, agar melaporkan Kades Akmal Rejeb kepada pihak kepolisian atau Kejaksaan.

“Lembaga BPD juga punya wewenang dalam pengelolaan Dana Desa. Jadi, jika ada kejadian seperti itu segera laporakan supya ada proses hokum,” pintah Politisi PAN ini. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Hak Cipta KabarMalut