Kepala DPMD Halsel ‘Tahan’ Gaji BPD Arumamang

  • Bagikan
Kepala DPMD Halsel, Bustamin Soleman

LABUAH – Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Arumamang, Kecamatan Kasiruta Barat, selama 1 tahun 7 bulan terakhir tidak mendapat pembayaran gaji dari Pemerintah Desa (Pemdes). Gaji anggota BPD ditahan Kepala Desa (Kades) Arumamang, Akmal Rejeb atas dugaan perintah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halahera Selatan (Halsel), Bustamin Soleman.

“Kades Akmal mengatakan tidak mau bayar (gaji) karena itu perintah dari Kadis DPMD Bustamin Soleman. Saya pun jadi bingung ini sebenarnya perintah Kadis atau hanya alasan Kades,” ungkap Wakil Ketua BPD Arumamang Muksin Side kepada KabarMalut, Selasa (11/9/2019).

Dirinya mengaku, merasa curiga terhadap Kades Akamal Rejeb dan Kepala DPMD Bustamin sudah telah membangun konspirasi busuk karena banyaknya masalah terkait anggaran Dana Desa (DD)  yang belum diselesaikan Kades, tetapi Kadis Bustamin masih terus mengeluarkan rekomendasi pencairan DD.

“Seharusnya Kadis menahan dulu rekomendasi pencairan DD hingga masalah kita dengan Kades diselesaikan,” ucapnya.

Gaji anggota BPD yang belum dibayar selama 1 tahun 7 bulan sebesar Rp 78. 800.000 oleh Kades Akmal sebelumnya sudah diketahui Kadis DPMD, Bustamin Soleman dan Kepala Inspektorat, Slamat Ak beberapa waktu. Bahkan Kades Akmal juga sudah menandatangani pernyataan diatas meterai 600 di depan Kepala DPMD dan Kepala Inspektorat bahwa akan menyelesaikan dalam waktu satu bulan, tetapi hingga kini tidak dibayarkan.

Kepala DPMD Bustamin Soleman ketika berusaha dikonfirmasi via telepon melalui nomor pribadi keduanya, hingga kini tidak bisa dihubungi karena di luar jangkauan.

Tekait hal ini, Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid menilai Kades Akmal Rejeb berbohong  dan sangat yakin tidak mungkin Kepala DPMD menyuruh Kades untuk tidak membayar tunjangan (gaji) para anggota BPD, apalgi sudah ada kesepakatan dihadapan dirinya dan Kepala Inspektorat.

Abdullah mendesak Ketua dan anggota BPD Arumamang segera melaporkan Kades Akmal Rejeb ke pihak penegak hokum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menyelidiki masalah ini.

“Kades itu bohong. Segera lapor saja, kades seperti itu bikin daerah rusak,” singkatnya. (Ajo)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWSTICKER
error: Hak Cipta KabarMalut